Pertanyakan Legalitas Double Degree Syariah

Rabu (17/12), audiensi antara Dekanat fakultas Syariah UIN Maliki Malang dan mahasiswa S1 peserta program double degree dilaksanakan di Ruang Sidang fakultas Syariah. Audiensi ini diadakan atas permintaan mahasiswa yang meminta penjelasan terkait legalitas lulusan dari program double degree. “Teman-teman khawatir pada legalitas program ini, karena ini kerjasama antara dua kementerian,” papar Munawar Afandi, mahasiswa fakultas Syariah yang mengikuti program double degree. Program ini merupakan kerjasama antar fakultas Syariah dengan fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dengan mengikuti program ini, mahasiswa lulusan fakultas Syariah dapat menyandang dua gelar sekaligus sebagai sarjana (S.H) dan sarjana hukum islam (S.Hi).

Munawar menuturkan, ia dan teman-temannya butuh kepastian akan legalitas dari double degree. Ia beranggapan, tidak ada kejelasan terkait program ini, “Kami khawatir program ini tiba-tiba mandek di tengah jalan,” jelas Munawar. Bahkan, menurut Munawar, beberapa temannya belum melakukan pembayaran SPP karena mahasiswa tersebut masih meragukan legalitas program double degree.

Double degree yang merupakan salah satu program unggulan di fakultas Syariah UIN Maliki, bertujuan mendapatkan prospek kerja yang lebih luas. Program ini juga dibuat supaya mahasiswa fakultas Syariah dapat melanjutkan studi ke Magister Kenotarisan, karena syarat Magister kenotarisan berasal dari S1 Ilmu Hukum (S.H). Selain legalitas, ada beberapa hal teknis yang belum ada kejelasan, seperti kepastian pembayaran SPP, mekanisme skripsi, kejelasan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS), dan juga pengurusan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). “Dari fakultas sendiri belum
mengetahui prosedur pengurusan KTM,” ungkap Munawar.

Disamping itu, Munawar dan teman-temannya juga menyayangkan adanya ketidaksiapan dari fakultas untuk program yang notabene menjadi program unggulan fakultas. Menurutnya, perlu adanya kepastian sebelum mengadakan suatu program
kerjasama antar dua lembaga, “jika udah fix semua, mulai dari masalah teknis sampai perjanjian dengan MoU baru di lounching,” ungkapnya.

Roibin, selaku Dekan Fakultas Syariah menjelaskan bahwa program ini sudah dilegalisasi oleh MoU antara kedua lembaga, dan sudah menjadi aturan dari kementerian, “Untuk lulusannya sudah diakui, bahwa mahasiswa tersebut mengikuti program double degree dan kerjasama antara dua lembaga,” ujarnya. Meski demikian, Roibin menyatakan format ijazah dan transkipnya memang berbeda dengan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan normal dari semester satu sampai selesai. Karena mahasiswa peserta program double degree hanya mengikuti dua semester di Universitas Brawijaya.

Untuk masalah teknis seperti kepastian pembayaran SPP, mekanisme skripsi, dan pembuatan KTM, Roibin menuturkan dari pihak fakultas Syariah sudah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari pihak mahasiswa sendiri berharap janji-janji yang diberikan fakultas, terkait pengurusan masalah teknis bisa terealisasikan dalam waktu dekat.[Penulis: Hanik Munasyiroh]

Leave a Reply