Sejarah yang Hilang

Pengakuan dan kesaksian para tokoh militer ketika SUPERSEMAR dikeluarkan

Maret, tanggal 10 tahun 1966, Jenderal Soeharto mengadakan pertemuan di rumahnya di jalan H. Agus Salim. Pertemuan itu dihadiri oleh tiga Jenderal kepercayaan Presiden Soekarno; Amir Machmud, Basuki Rahmat, dan M. Yusuf. Soeharto meminta dukungan mereka untuk mendapatkan suatu mandat penuh dari Soekarno.

Pada hari itu juga Soeharto berpidato dengan berapi-api di hadapan mahasiswa. Ia menyerukan agar para mahasiswa dari Jakarta, Bandung dan Bogor boleh berdemo pada saat sidang kabinet 11 maret 1966. Dalam pidatonya, Soeharto juga meneriakkan Tiga Tuntutan Rakyat (TRITURA).

Tak cukup sampai disitu. Untuk membuat keadaan semakin tak terkendali, Soeharto merekayasa agar harga pokok melambung. Caranya, dengan memusnahkan kebutuhan pokok dan mengerahkan mahasiswa berdemo menuntut penurunan harga.

Akibatnya luar biasa! Pagi 11 Maret 1966 sebelum sidang dibuka, ribuan mahasiswa yang menamakan diri sebagai Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang dibentuk atas perintah Soeharto, menduduki istana negara. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan kepada Kemal Idris untuk mengajak tentara RPKAD menduduki istana pula.

Sementara itu, di dalam istana Negara sedang diadakan Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Soekarno. Beberapa saat ketika rapat sedang berlangsung pengawal Presiden  Brigjen Sabur menyodorkan secarik kertas ke meja Presiden. Isinya; “Di luar banyak pasukan tak dikenal.” Kemudian, Presiden meninggalkan sidang. Soekarno diikuti oleh beberapa menteri, termasuk Soebandrio, Wakil Perdana Menteri I (Waperdam I).

Suasana di luar Istana memang sangat kacau saat itu. Beberapa tentara Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) berseragam loreng, bersenjata lengkap, namun tanpa tanda pengenal berdemo bersama-sama mahasiswa. Mereka menyebar di jalanan yang akan dilewati oleh Soekarno dan para menterinya.

Keadaan makin panik. Apalagi saat para menteri Soekarno mengetahui bahwa ban mobil mereka digembosi. Dalam situasi genting tersebut, Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat tidak hadir selama ataupun setelah berlangsungnya sidang kabinet pagi itu. Karena kondisi dianggap tak kondusif, Soekarno memutuskan keluar dari kepungan mahasiswa dan RPKAD menggunakan helikopter dan terbang ke istana Bogor.

Menjelang petang, Istana Bogor didatangi oleh tiga jenderal. Mereka adalah Basuki Rachmat, Amir Machmud dan M. Yusuf. Ketika itu, Soebandrio, Leimena dan Chaerul Shaleh sudah berada di paviliun Istana Bogor juga. Ketiga Jenderal tadi masuk ruangan menemui Presiden Soekarno, Basuki Rachmat duduk di hadapan sang Proklamator.

Selang beberapa waktu, Soebandrio dan dua Waperdam lainnya dipersilahkan masuk ruangan. Kemudian Soekarno menyerahkan secarik kertas yang kemudian disebut sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR). Apa isi surat tersebut? Pertama; Mengamankan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu harus dijalin kerjasama kdengan unsur unsur kekuatan yang lain. Kedua; Penerima mandat wajib melaporkan kepada Presiden atas semua tindakan yang akan dilaksanakan. Ketiga; Penerima Mandat wajib mengamankan Presiden serta seluruh keluarganya. Dan yang terakhir; Penerima mandat wajib melestarikan ajaran Bung Karno.

Presiden Soekarno meminta persetujuan Soebandrio untuk menandatangani surat yang akan dimandatkan pada Soeharto tersebut. Lalu, Soebandrio usul agar memberi perintah lisan saja. Tapi, Amir Machmud menyela, “Bapak Presiden tanda tangan saja. Bismillah pak.” Setelahnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah tersebut. Setelah mendapat surat perintah tersebut, ketiga Jenderal itu pergi meninggalkan kediaman Bung Karno.

Keesokan harinya SUPERSEMAR digunakan Soeharto untuk membubarkan PKI. Tak puas dengan membubarkan PKI, Soeharto juga menumpas habis organisasi yang dianggap dekat dengan PKI.

Terang saja, mendengar pembubaran PKI dengan menggunakan SUPERSEMAR tersebut, membuat Soekarno naik pitam. Lalu, pada 13 Maret 1966, Proklamator kemerdekaan Indonesia itu lalu membuat surat keputusan yang mengoreksi keputusan Soeharto yang menggunakan SUPERSEMAR untuk membubarkan PKI. Menurut Sobendrio, pembubaran suatu partai politik tidak bisa dilakukan lewat SUPERSEMAR. Sebab SUPERSEMAR hanya surat perintah pengamanan keadaan, bukan surat ketetapan yang bersifat politis. Surat koreksi tersebut di berikan pada Leimena, Waperdam II, untuk di sampaikan pada Soeharto.

Ketika tiba di rumah Soeharto, Leimena mendapat jawaban yang cukup mengejutkan dari tuan rumah. “Sampaikan pada Bapak Presiden, semua yang lakukan atas tanggungjawab saya sendiri.” Soeharto makin merajalela. Dua hari kemudian, ia menangkap 15 menteri yang loyal pada Soekarno.

Tak hanya itu, Soeharto makin menekan soekarno dengan memanfaatkan SUPERSEMAR.  Selain menangkapi para menteri Soekarno, kelompok pendukung Soeharto lalu menyebarkan isu bahwa SUPERSEMAR adalah penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto.

Pascapenangkapan menterinya, Soekarno lalu sibuk mengklarifikasi kebenaran SUPERSEMAR. Pada 17 Agustus 1966, sang Proklamator kembali memberikan klrarifikasi. “Surat perintah 11 maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu, membuat mereka (kelompok pendukung Soeharto) tertampik sorak sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 maret adalah suatu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 maret itu suatu transfer of soverenty, of authority. Padahal tidak! SP 11 maret adalah suatu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalanya pemerintahan, pengamanan jalannya ani pemerintahan —demikian kataku dalam malam rapat kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden,” kata Soekarno dalam pidatonya pada 17 Agustus 1966. Namun, pernyataan dan himbauannya tak lagi didengar rakyat. Pengaruh Bung Karno kala itu makin redup.

Lalu SUPERSEMAR ditetapkan menjadi tap MPRS, dan Soeharto ditetapkan sebagai Penanggungjawab Sementaranya. Semenjak itu, Soeharto semakin berada di atas angin, menyusul redupnya kekuasaan Orde Lama.

Pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno, Nawaksara, di depan sidang  MPRS digagalkan sedemikian rupa. Menteri-menteri yang diangkat Soekarno dilengserkan, di-PKI-kan dan dipenjarakan seumur hidup. Pun juga UUD yang menuliskan kewibawaan Presiden Soekarno, dihapus oleh Orde Baru.

Kemudian Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto naik tahta memegang tampuk kekuasaan. Pembantaian warga PKI secara besar-besaran sebelum SUPERSEMAR dikeluarkan, tenggelam dalam hiruk-pikuk perpolitikan dan sejarah Indonesia.

Peristiwa kelahiran SUPERSEMAR itu diungkap oleh Soebandrio dalam buku ‘Soebandrio: Kesaksianku tentang G30S’. “SUPERSEMAR adalah provokasi yang dimanipulasi secara licik dan efektif serta dikelola secara maksiml oleh seorang fasis berbaju kehalusan feodal Jawa yang haus kekuasaan dan harta. Dialah Panglima Kostrad Mayjend Soeharto,” tulis Bandrio.

Hingga sekarang, status sah atau tidaknya SUPERSEMAR sebagai penyerahan kekuasaan menjadi perdebatan di kalangan sejarawan Indonesia. Ironisnya, SUPERSEMAR yang asli kini raib. Entah hilang atau sengaja dihilangkan. Akibatnya, hingga saat ini hampir tak ada saksi sejarah yang mengetahui dimana keberadaan SUPERSEMAR yang asli.

Samahalnya dengan peristiwa yang mengiringi tragedi G30S lainnya. SUPERSEMAR juga merupakan serpihan sejarah yang hingga saat ini tak jelas statusnya. Ia sama samar-samarnya dengan keterlibatan PKI dalam G30S, jumlah manusia yang dibunuh pasca G30S, dan keterlibatan Soeharto dalam G30S.

 

Kebungkaman Harus Diakhiri

Buku ini membincang perihal Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), titik tolak pemerintahan Soekarno, yang dikemudian hari menjadi sebuah kudeta atas kepemimpinannya. Soekarno, yang merupakan seorang Revolusioner dan sang Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia kemudian dipaksa menjadi pesakitan yang terasing di negerinya sendiri hingga akhir hidupnya.

Banyak buku yang telah membahas tentang SUPERSEMAR atau tokoh-tokoh yang memprakasai  lahirnya SUPERSEMAR. Tapi Ahmad Wisnu Aji dalam buku ini merangkum secara lengkap tentang peristiwa terjadinya kudeta ini, sebelum dan sesudah kelahirannya.

Dengan merangkum semua pernyataan-pernyataan tokoh yang terlibat dalam pengadaan SUPERSEMAR, informasi dari beberapa buku tentang SUPERSEMAR, beberapa bukti autentik dari pusat referensi resmi Negara Indonesia, dan menyajikan beberapa kejanggalan di dalam SUPERSEMAR, membuat buku ini wajib dibaca oleh Sejarawan, guru sejarah, mahasiswa, ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebab, buku ini mencoba mengambil kesaksian dari beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya, seperti: Soeharto, Soebandrio, Kemal Idris, Amir Machmud, Basuki Rahmat, dan M. Yusuf. tak hanya itu, buku ini juga memaparkan analisis dari Benedict Anderson, seorang pengamat sekaligus saksi sejarah G30S.

Membaca buku ini membuat pembaca seperti disuguhkan sebuah film dokumenter dalam sebuah tulisan. Pembaca akan memerlukan waktu untuk membolak-balik halaman karena setiap halaman saling berkaitan.

Anti klimaksnya, pembaca akan mengetahui bahwa sejak kelahirannya SUPERSEMAR telah tercederai. Seperti bayi prematur, ia direncanakan dan dipaksa untuk hadir dalam sejarah Indonesia. Yang lebih ironis ialah kelahiran SUPERSEMAR diwarnai oleh tragedi pembantaian jutaan warga PKI.

Saya pikir, kelahiran SUPERSEMAR dan setelah berkas tersebut dihilangkan, bukan hanya tragedi tentang seorang Jenderal yang merebutkan kekuasaan. Tapi peristiwa ini merupakan sebuah tragedi yang secara moral merupakan kejahatan peradaban manusia Indonesia. [Maria Ulfa]

Data Buku

Judul                 : Kudeta SUPERSEMAR, Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan?

Penulis              : Achmad Wisnu Aji

Tahun Terbit   : Februari, 2010

Penerbit            : Ar- Ruzz Media

Halaman           : 168 halaman

Leave a Reply