Sistem Kerja Kontrak Yang Menghantui Buruh

Sekretariat Bersama (Sekber) MayDay Kota Malang menggelar panggung rakyat sebagai bentuk peringatan hari buruh (01/05). Dalam peringatan hari buruh itu, Sekber MayDay Kota Malang menyuarakan beberapa tuntutan yang salah satunya adalah menghapus sistem kerja kontrak. Sekber MayDay Kota Malang, dalam Press Releasenya tertera bahwa dengan dalih fleksibilitas pasar maka jaminan pekerjaan yang layak dan kepastian kerja semakin jauh dari harapan buruh.

Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem kerja kontrak di malang adalah Bentoel Group. Seperti yang dilansir oleh viva.co.id, pada tanggal 8 sampai 10 September 2014, Bentoel Group menawarkan program berhenti kerja secara sukarela kepada 1.000 dari 8.000 karyawan yang ada. Penawaran dilakukan mengikuti efisiensi perusahaan akibat turunnya pasar rokok dan naiknya ongkos produksi.

Menurut, Head of Corporate and Regulatory Affairs Bentoel Group, Syaiful Bahari Mahpar langkah efisiensi dilakukan menyusul turunnya pasar rokok nasional serta produksi rokok tier II cukai milik Bentoel Group. “Secara nasional pasar rokok turun hingga 2,5 persen. Rokok tier II cukai milik Bentoel turun dari 10 miliar batang tahun 2013 jadi 6 miliar batang sampai bulan ini (September 2014_red),” ujarnya dalam viva.co.id.

Seperti yang dilansir mediajurnal.com, melalui program berhenti kerja secara sukarela ini, Winny Soendaroe, Corporate Affairs Manager Bentoel Group menjelaskan, Bentoel akan melakukan efisiensi buruh dengan cara menambah jumlah pekerjaan pada setiap buruh. Sehingga dengan jumlah buruh lebih sedikit namun pekerjaan yang dilakukan bisa lebih banyak.

Penambahan pekerjaan kepada buruh ini diniliai Sekber Mayday Kota Malang sebagai tindakan yang tidak manusiawi di dalam skala industri. Di mana seharusnya jam kerja buruh hanya 7 jam kerja dalam sehari menjadi bertambah panjang dengan dalih mengejar target yang harus diselesaikan.

Sistem kerja kontrak ini dinilai Muslikhah, anggota Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), sebagai sistem yang menghantui buruh. Buruh yang mengikuti sistem kerja kontrak, masih menurut Muslikhah, menjadi takut dengan habisnya kontrak atau tak diperpanjangnya kontak kerja.

Muslikhah berpendapat, bahwa buruh harus punya keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya. “Buruh harus punya modal paham aturan, paham fasilitas buruh, dan yang paling penting itu ya modal keberanian,” ujar buruh PT Banyu Biru Malang itu.

Menurut Muslikhah, pemerintah harus merespon aspirasi buruh dan segera menangani masalah sistem kerja kontrak ini. Karena dalam pasal 28D ayat (2) UUD 1995 tertulis bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Kasiadi selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnaker) mengatakan jika pihak Disnaker akan menerima semua aspirasi para buruh. “kami akan meneruskan tuntutan itu pada pemerintah pusat,” ungkapnya.

Muslikhah menegaskan bahwa SPBI akan tetap mengawal tuntutan-tuntutan buruh. “Makanya kalau ada MayDay ini aspirasi kita kan nyambung (ke pemerintah_red). Walaupun gak ada MayDay kita ya harus melapor,” ujarnya.[Wahyu Agung Prasetyo]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply