Sumbangan atau Tagihan Pembayaran?

Sehubungan dengan adanya masalah hukum yang menimpa mantan rektor UIN Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, UPT-Pusat Pengembangan Bahasa, Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA) menurunkan surat edaran yang berisi permohonan sumbangan/bantuan, untuk pendampingan hukum terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi UIN Maliki.

Surat edaran dengan nomor: Un.3/PPB/KU.05.1/96/2014 ini menyebar ke kelas-kelas PPBA sejak tanggal 22 Mei 2014, yang dilengkapi kuitansi terlampir. Miftahul Huda, selaku Kepala Pusat Bahasa Arab, menuturkan bahwa turunnya surat edaran ini serangkaian dengan gerakan save our campus dan save our teacher, yang diadakan oleh tiap fakultas atas himbauan dari pusat, yakni pihak rektorat. Dia juga menjelaskan hal ini dilakukan karena untuk kasus hukum seperti ini, universitas tidak ada anggaran dari pemerintah.

Sugeng Listyo Prabowo selaku wakil rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, mengatakan pendampingan hukum yang dimaksud dalam surat edaran tersebut ditujukan untuk biaya operasional pengacara. “Dana ini kita kumpulkan untuk membela prof. Imam, karena beliau kan tidak punya uang untuk membayar pengacara” ungkapnya

Hal tersebut mendapat tanggapan dari beberapa mahasiswa. Salah satunya Umi Nafisah mahasiswa Fakultas Ekonomi semester II, “Cuma dikasih lihat, tidak ada kejelasan dari pemberi surat” begitu tuturnya. Dia juga berpandangan dengan memakai kuitansi, surat edaran itu malah terkesan seperti tagihan pembayaran bukan permohonan sumbangan. “Ini masalah pribadi pak Imam kenapa kita yang harus mengeluarkan dana?” tambahnya.

Begitu juga dengan Annisafitri, mahasiswa Fakultas Psikologi, “Maksud dari sumbangan ini bagus, tapi tidak tepat”. Menurutnya tidak ada hubugannya masalah ini dengan mahasiswa. Anisa mengatakan ketika seorang pemimpin universitas mendapatkan masalah seperti ini, mahasiswa tidak perlu ikut serta di dalamnya, karena ini masalah pribadi yang terkena kasus. Dia beranggapan gerakan seperti ini malah terkesan memperburuk citra kampus.

Miftahul Huda memaklumi jika respon yang diperoleh dari para mahasiswa tidak sesuai dengan yang diharapkan, perolehannya tidak secepat yang diharapkan karena sasarannya mahasiswa, bukan orang-orang dermawan yang siap membantu. Hal ini terbukti dari dana yang terkumpul mulai dari beredarnya surat hingga saat ini (2/6), belum memenuhi target, “Dari 85 kelas PPBA terhitung hanya belasan kelas yang sudah mengumpulkan uang” jelasnya. [Hanik Munasyiroh]

*Telah diterbitkan dalam Koran Tempel Q-Post edisi 7 Juni

Leave a Reply