Supersemar dan Inkonstitusional Soeharto

Unit Kegiatan Mahasiswa Penulis (UKMP) Siar Universitas Negeri Malang menyelenggarakan diskusi publik yang bertema “Supersemar; Dampak dan Perubahannya.” Diskusi diselenggarakan di Balai Penulis Muda UKMP pada 11 Maret. Diskusi ini dipantik oleh Eki Robbi Kusuma, Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang (UM).

Ahmad Kevin Alfirdaus Arief, salah satu anggota UKMP Siar mengatakan ada banyak perubahan tatanan sosial baik politik, ekonomi, dan budaya akibat munculnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). “Saat masa itu rambut perempuan saja ada aturannya, jika tidak sesuai maka pelaku akan diberi stigma pemberontak,” jelas Kevin.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Sarjana Republik Indonesia (ISRI) Kota Malang, Sigit Pramono mengatakan bahwa Supersemar muncul akibat adanya tuntutan politik dan kondisi negara yang sedang kacau. “Supersemar dimunculkan sebagai instrumen pengamanan,” paparnya.

Sigit kembali menambahkan, munculnya Supersemar justru mengakibatkan banyak penyimpangan dalam prakteknya. Soeharto sudah melakukan inkonstitusional (tidak berdasarkan undang-undang), karena tidak sesuai dengan klausul-klausul yang ada pada Supersemar. “Supersemar itu bukan pelimpahan kekuasaan,” tegasnya.

Dilansir dari daerah.sindonews.com dalam berita berjudul Supersemar dan Jatuhnya Soekarno dijelaskan bahwa Soeharto justru memanfaatkan Supersemar untuk membangun Orde Baru dan menghancurkan Orde Lama Soekarno. Langkah pertama Soeharto adalah menangkap para pimpinan komunis. Dalam Kabinet Dwikora, tiga petinggi PKI menduduki posisi menteri. Mereka adalah Dipa Nusantara (DN) Aidit, Mohammad H Lukman, dan Nyoto.

Ketiganya ditangkap hidup-hidup lalu ditembak mati. Setelah menangkap para pemimpinnya, Soeharto membubarkan PKI dan menjadikannya partai terlarang. Langkah Soeharto membubarkan PKI membuat Soekarno marah karena dia mengambil peran Presiden.

Pembubaran PKI dan dijadikannya partai itu terlarang mengakibatkan bencana kemanusiaan sangat besar di Indonesia. Terjadi banjir darah akibat pembunuhan besar-besaran terhadap para pendukung PKI.

Eki, selaku pemantik mengatakan bahwa pada saat Soeharto berkuasa memang cenderung lebih memilih pendekatan keamanan (security approach). Lalu tindakan tersebut dilakukan secara represif. Hal itu akibat adanya penilaian situasi yang dianggap darurat dan berbahaya. “Semua yang dianggap meresahkan, mengganggu, atau mengancam keamanan negara bisa ditindak,” jelas Eki.[]

Leave a Reply