Syiah Sampang dan Rekonsiliasi yang tak Kunjung Berhasil

Rabu malam, 18 Juli 2018, saya bersama seorang kawan, Wahyu, menuju Sidoarjo untuk memenuhi undangan sebuah komunitas relawan pendidikan. Namanya Akar Teki Indonesia. Sebenarnya acara itu diadakan dua hari kemudian. Karena kami tak punya kesibukan yang pasti, maka datang lebih awal adalah pilihan kami. Undangan acara syukuran itu ditujukan untuk peresmian ruang baca bagi anak-anak pengungsi Syiah.

Saya baru pertama kali datang ke sini. Sebuah rusun bertingkat lima yang dihuni oleh orang-orang Sampang, Madura. Dari jarak 30 meter bangunan itu terlihat kumuh. Warnanya sudah pudar. Antara putih dan abu-abu. Lumut hijau terlihat di sekitaran pipa aliran air. Ada juga yang sudah kehitaman, tanda jarang dibersihkan. Di sana ada sekitar 200 Kepala Keluarga. Hampir di setiap depan pintu kamar memiliki pemandangan yang sama.

Para penghuni bangunan itu adalah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Lebih jelasnya, mereka mengalami intimidasi berupa pengusiran secara paksa oleh para tokoh agama dan masyarakat Sampang enam tahun silam. Sebab mereka diusir karena berbeda aliran mazhab dalam Islam. Orang-orang Sampang mayoritas menganut faham sunni sementara mereka yang minoritas adalah golongan Syiah.

Dalam buku Quod Revelatum Pleidoi Ust. Tajul Muluk “Demi Mengungkap Kebohongan Fakta” dijelaskan, ada beberapa permasalahan lain di luar konteks madzab Sunni-Syiah. Pertama, Tajul Muluk menolak tradisi peringatan maulid nabi di daerah sampang yang harus dilakukan di setiap rumah. Warga dengan ekonominya lemah bahkan memilih hutang untuk menyelenggarakan maulid nabi daripada menanggung malu.

Tradisi ini membebani dan Tajul Muluk mendorong agar peringatan maulid nabi itu dilakukan dengan biaya yang lebih murah. Biayanya ditanggung bersama dan dilaksanakan di Masjid secara berjamaah.

Kedua, Tajul Muluk menyarankan agar masyarakat tidak hanya menyekolahkan anak-anaknya di Madrasah Ibtidaiyah Desa Karang Gayam. Pertimbangannya sangat sederhana. Madrasah tersebut diajar oleh guru-guru yang hanya lulusan madrasah ibtidaiyah dan pesantren. Demi masa depan anak-anak, Tajul Muluk menyarankan agar para orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dasar Karang Gayam dengan para pengajar yang lebih memiliki pendidikan yang memadai.

Semua kebencian terhadap Tajul Muluk dan jamaahnya bermula dari upaya menciptakan tradisi keagamaan yang tidak membebani jamaahnya. Kebencian itu pada akhirnya tidak pernah padam, bahkan terus dipupuk.

Selain dua hal itu juga ada permasalahan keluarga yang akhirnya mengakibatkan pembakaran rumah-rumah warga Syiah hingga berujung pada pengusiran. Maka sejak tahun 2012 mereka harus tinggal di Rusun Puspa Agro, Jemundo Sidoarjo Jawa Timur. Rusun itu menjadi tempat relokasi yang entah sampai kapan.

Siti Rohmah, salah satu pengungsi  yang telah kami kenal, mengajak kami menuju salah satu kamar. Ruangan itu hanya berisi karpet dan tumpukan buku. Sebuah papan tulis ukuran 1×1 meter menempel di tembok. Sebuah banner kecil bertuliskan “Ruang Baca SamaRasa” juga menempel di dekat papan tulis. Nantinya kamar itu akan kami tata lebih baik sekaligus sebagai tempat kami menginap selama beberapa hari ke depan.

Siti juga sempat menunjukkan sumbangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berupa tiga kardus besar berisi sepatu dan puluhan seragam sekolah. Ada juga yang berupa alat tulis. Di salah satu kardus, tertulis tahun 2015. Namun baru disalurkan ke Rusun tahun 2018.

Menurut Siti, semua sumbangan itu tidak boleh disalurkan ke anak-anak dulu sebelum pihak Unit Pelayanan Teknis Dinas Sidoarjo (UPTD) datang ke lokasi. “Jangan disalurkan dulu. Biar kami yang urus nanti,” Kata Siti meniru omongan pihak Unit Pelayanan Teknis Dinas Sidoarjo (UPTD). Namun karena mereka tidak kunjung datang meskipun telah dihubungi beberapa kali, Siti memutuskan untuk membaginya tanggal 9 Agustus lalu.

Ia juga menceritakan, saat mendekati waktu pemilihan kepala daerah lalu, ada orang orang datang ke rusun. Mereka memberi kabar bahwa bagi warga Syiah yang ada di lokasi tersebut akan dibawa ke Sampang guna menggunakan hak pilihnya. Karena tempat pemungutan suara akan dilakukan di sana.

Namun beberapa hari kemudian mereka kembali datang dan memberikan kabar lain kalau rencana awal itu dibatalkan. Sehingga mereka akan melakukan pencoblosan di lokasi rusun. Rencana awal itu gagal karena mempertimbangkan keamanan yang tidak bisa dijamin oleh petugas.

Baca Juga Artikel Tentang Madura: Nasib Garam di Tanah Garam

Jalan Terjal Syiah di Sampang

Syiah mulai masuk ke Karang Gayam pada tahun 1979, menyusul Revolusi Islam Iran. Orang tua Tajul Muluk dan Rois (KH Makmun) waktu itu mendapat kiriman bacaan dan buletin tentang Syiah, juga poster-poster bergambar Khomeini. Sejak saat itu orang tuanya menjadi pengikut Syiah.

Tahun 1999 Tajul Muluk menyelesaikan sekolahnya di Arab Saudi dan menikahi Ummu Kulsum asal Malang, Jawa Timur. Tajul Muluk dan keluarganya mulai berdakwah tentang Syiah dan mendirikan pesantren Misbahul Huda. Rois juga ikut membantu dalam pembangunan pesantren dan sempat menjadi anggota Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI).

Menginjak tahun 2004, sejumlah kyai Nahdhatul Ulama di Omben ‘menghasut’ masyarakat terkait aktivitas dakwah yang dilakukan Tajul Muluk. Saat itu Tajul Muluk sudah menjadi ketua IJABI Sampang. Hasutan semakin meluas. Masyarakat semakin terbakar kemarahannya. Hingga akhirnya pada tahun 2006, mereka melakukan penyerangan ke rumah Tajul Muluk. Sekitar 7000-an massa mengepung Nangkrenang saat itu.

Desa tersebut dalam keadaan mencekam. Kembali muncul desas desus bahwa akan ada serangan yang lebih besar lagi. Kelompok ini menamakan ahl al-sunnah wa al-jamaah. Saat itu tahun 2009 Tajul Muluk dipanggil kyai NU untuk melakukan klarifikasi atas ajaran dan aktivitas dakwah yang ia lakukan di rumahnya.

Tahun 2011, sejumlah Muspida, Bupati dan wakil Bupati bersama jajarannya, tokoh agama, dan Kapolda Jatim melakukan mediasi bersama Tajul Muluk di pendopo Kabupaten. Hasil dari pertemuan tersebut malah menjadi arena penghakiman terhadap Tajul Muluk dan warga Syiah. Hasil itu adalah keputusan sepihak. Tanggal 29 Desember 2011, situasi di Nangkrenang kembali memanas. Massa lagi-lagi merusak dan membakar rumah jamaah Tajul Muluk.

Puncaknya di tahun 2012. Suatu pagi di lebaran ketupat. Massa datang dengan jumlah besar merusak dan membakar kembali rumah jemaah Tajul. Hingga akhirnya mereka harus diamankan ke dalam Gedung Olah Raga Kabupaten Sampang. Sebelum direlokasikan ke Rumah Susun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo Jawa Timur sampai saat ini.

Padahal jika dilihat kembali ke belakang, Syiah dan Sunni di Indonesia itu memiliki hubungan yang dekat. Seperti yang ditulis pada majalah INOVASI XXIX, Desember 2012 pada tulisan sajian khusus menjelaskan Syiah sendiri sejatinya sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia pada umumnya.

K.H. Abdurrahman Wahid pun pernah berkata bahwa NU sejatinya adalah Syiah secara kultural. Ritual dan tradisi masyarakat kebanyakan adalah tradisi Syiah. Jadi mengapa di sampang menuai konflik? Bangkalan yang juga tetangga Kabupaten dan memiliki pesantren syiah dengan banyak murid saja dapat diterima oleh masyarakat. Begitu juga kota-kota lainnya. Seperti Pasuruan dengan (Yayasan Pesantren Islam) YAPI yang memiliki ribuan santri dan Malang dengan Yayasan Al-Kautsar yang menjadi tempat berkumpulnya Ahlul Bait.

Atas kejadian di Sampang rupanya masyarakat hanya terprovokasi oleh hasutan orang-orang berkepentingan. Mereka sepertinya tidak faham mengenai sejarah yang begitu dekat antara sunni dan syiah. Banyak kisah yang membuktikan kedekatan tersebut. Azyumardi Azra salah seorang tokoh pemikir Islam turut berkomentar kecil atas kasus yang terjadi di Sampang tersebut, “Syiah itu Islam!”.

Rekonsiliasi yang tak Kunjung Berhasil

Pemerintah telah berupaya melakukan rekonsiliasi sejak tahun 2012. Melalui kementerian agama, Presiden menghimbau agar masalah ini segera terselesaikan. Suryadharma Ali, yang saat itu menjadi menteri agama di era Susilo Bambang Yudhoyono membicarakan rencana ini kepada para ulama dan masyarakat Sampang.

Hasil yang didapat yaitu mereka boleh pulang asalkan bertaubat dan kembali ke ajaran ahlussunnah waljamaah. “Ulama Madura meminta penganut Syiah agar sepenuhnya bertobat sebagai syarat jika ingin kembali tinggal di Sampang,” Kata Suryadharma, mengutip pernyataan para kiai Madura yang dilansir dari BBC Indonesia (01 Agustus 2013)

Menginjak tahun 2014, pasca tahun politik pertama bagi para pengungsi, pemerintah pusat mengalami pergantian pimpinan. Jokowi melalui Lukman Hakim sebagai Menteri Agama baru, kembali melanjutkan upaya pemulangan mereka. Lukman bertemu dengan Ali Karrar, seorang kyai di Pamekasan yang juga ikut andil mengusir warga syiah 2012 silam.

Upaya rekonsiliasi tersebut kembali menuai kegagalan. Hasilnya tetap sama, mereka boleh kembali ke sampang jika meninggalkan ajaran Syiah, bertaubat lalu kembali menjadi warga ahlussunnah waljamaah sebagaimana yang dianut oleh mayoritas penduduk sampang.

Dengan hasil yang didapat Menteri Agama tersebut, pemerintah mensiasatinya dengan cara menghimbau kepada para pengungsi untuk direhabilitasi di asrama haji sebelum kembali ke Sampang. Hal itu kembali ditolak oleh para pengungsi. Menurut mereka, hal itu lagi-lagi berpotensi sebagai tindakan pemaksaan bertaubat. “Kalau kami dianggap keluar dari Islam, kami nggak terima. Kami itu bagian dari Islam. Tuhan, Rasul dan Kitab Suci kita sama. Mengapa dipersoalkan,” kata perwakilan pengungsi, Iklil Almilal.

Ada juga rencana pemerintah untuk memulangkan mereka dengan cara lain, yaitu  para pengungsi boleh kembali tanpa pimpinan mereka, seperti Tajul Muluk, dan Iklil. Namun, Siti menolak upaya tersebut. “Saya tidak mau pulang (ke Sampang), kalau tanpa kehadiran ustad Tajul Muluk,” ungkap Siti.

Kegagalan pemerintah pusat dalam upaya rekonsilisasi mengerucut pada tindakan ‘lempar handuk basah’ kepada pemerintah daerah. Sementara itu, selama periode kedua kepemimpinan Soekarwo, Gubernur Jatim 2014-2018 yang akan segera berakhir. Tidak ada tindakan konkrit memulangkan mereka. Padahal, Pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sebagai pelaku konstitusi memiliki kuasa dengan mengatasnamakan negara untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Isu keberagaman juga tidak muncul dalam debat kandidat cagub-cawagub Jawa Timur 2018. Para pelaku penegak demokrasi, Baik KPU, panelis bahkan kedua paslon tersebut tidak menyinggung sama sekali persoalan ini. Isu ini memang tidak laku jika digunakan sebagai alat politik. Secara pragmatis begini, apa untungnya membela ratusan orang yang diusir karena dimusuhi oleh jutaan orang yang lain? Lebih baik cari aman. Lebih baik cari khusnul khotimah diakhir masa kepemimpinan.

Namun dengan begitu permasalah baru muncul, bagaimana dengan nasib para pengungsi Syiah yang ada di rumah susun tersebut? Bagaimana nasib masa depan anak-anaknya? Yang Pemerintah  berikan sejauh ini hanya sebatas bangunan bertingkat lima tanpa uang listrik, tanpa lapangan pekerjaan, tanpa tanggung jawab pemulangan mereka. Apakah itu pantas?

Padahal perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok minoritas di Indonesia telah diatur dalam pasal 28 D dan pasal I Undang Undang dasar 1945, serta tercantum juga di pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang  nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan pasal 27 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant and Political Rigts) yang telah diratifikasi dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa kelompok minoritas tersebut harus diakui berbagai haknya.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah lemahnya penegakan hukum dan upaya memberikan keadilan serta tindakan diskriminatif terhadap mereka. Contoh konkritnya dalam masalah Syiah Sampang ini, yang dibakar rumahnya hingga diusir dari kampung halaman tanpa membawa barang berharga adalah Tajul Muluk dan Jemaahnya, namun yang diadili dan dihukum empat tahun penjara malah Tajul Muluk dan Jemaahnya harus mengungsi dengan ketidakjelasan nasibnya sampai kapan berada di Rumah susun tersebut.

Keamanan adalah hak setiap warga negara. Tak terkecuali kaum minoritas. Seharusnya Pemerintah Pusat, Khususnya Jokowi perlu mengaca dari kasus Little Rock Nine Arkansas 1957. Dengan sangat singkat, saya akan membahasnya.

Kasus yang terjadi 61 Tahun silam tersebut bermula dari sembilan siswa kulit hitam yang ikut program pembauran namun ditentang kelompok anti integrasi. Mereka berhasil mempengaruhi gubernur, Orval Faubus, Gubernur Arkansas untuk ikut menolak.

Ketegangan melanda seluruh kota pada hari pertama masuk sekolah, sembilan siswa kulit hitam tidak bisa memasuki gedung. Padahal Mahkamah Agung AS telah memutuskan berakhirnya politik segregasi (pengucilan)  warna kulit di dunia pendidikan. Sepuluh ribu pasukan Garda Nasional saat itu menjaga ketat seluruh bangunan atas perintah gubernur.

Mengetahui hal tersebut, Woodrow Wilson, Walikota Little Rock meminta presiden agar integrasi terus berlanjut. Saat itu juga presiden mengerahkan 1200 pasukan dari divisi 101 airborne ke Arkansas. Selanjutnya dengan mudah divisi 101 melucuti Garda Nasional dan menghalau demonstran anti Integrasi. Hampir seminggu divisi itu melayani 9 siswa kulit hitam, bahkan menjaga dengan sikap sempurna selama mereka berada di kelas.

Setelah situasi mereda, divisi 101 ditarik kembali. Namun masih ada saja kelompok anti integrasi yang melakukan tindakan provokasi dan manuver politik meski akhirnya harus berfikir dua kali karena ketegasan aparat hukum mengamankan konstitusi.

Sebenarnya Pemerintah Indonesia pernah melakukan hal yang sama saat kisruh Syiah-Sunni yang terjadi di Puger, Jember, Jawa Timur 2013 silam. Seorang warga meninggal sehingga memicu rencana pengusiran warga Syiah. Saat itu juga Pangdam Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur mengerahkan ribuan personel ke Puger. Hal itu dilakukan untuk mencegah kejadian sama yang dialami oleh Syiah Sampang.

Nah, pertanyaannya jika ribuan personel pernah dikerahkan langsung untuk mengantisipasi konflik di Puger, kenapa tidak dengan Syiah Sampang? Intoleransi memang harus terawat bagi segelintir orang.

Download Majalah INOVASI Edisi XXXIII Dengan Tema Utama Membahas Madura

Leave a Reply