Tak Wakili Aspirasi Mahasiswa, Musma Kekeuh

Tuntutan kelompok yang menamai diri sebagai Pergerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (PMPD) akhirnya ditolak pada forum audiensi, di kantor lembaga penjamin mutu, gedung Ir. Soekarno (2/3). Tuntutan mereka adalah agar dibentuk badan seperti Mahkamah Konstitusi (MK) ditingkat mahasiswa. Pembentukan badan ini dimaksudkan untuk mewadahi aspirasi mahasiswa yang tidak puas dengan hasil Musyawarah Mahasiswa (Musma). Selain itu, mereka juga menuntut agar persyaratan calon ketua badan eksekutif mahasiswa yang diwajibkan pernah menjadi pengurus di lingkungan Republik Mahasiswa (RM) dihapus. Tapi tuntutan itu pun lagi-lagi ditolak.

Alif Akbarul Muslim, selaku ketua SEMA periode 2013-2014 beranggapan, bahwa tidak ada payung hukum yang jelas untuk pembentukan badan seperti MK. “Ya kami menolak dengan pertimbangan memang tidak ada landasannya,” papar Alif. Menurutnya, pengubahan peraturan hanya dapat dilakukan di Musma atau Musma Luar Biasa. “Itu pun syarat untuk Musma luar biasa belum jelas”, tambahnya.

Musma di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam memang menjadi wadah tertinggi bagi aspirasi mahasiswa, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor: Dj.I/253/2007. Label Musma pun identik dengan forum pengubahan kebijakan-kebijakan maupun peraturan yang dianggap perlu untuk dilaksanakan setahun ke depan di lingkungan RM.

Sayang, di UIN Maliki Malang hanya para anggota Senat Mahasiswa (SEMA) yang menjadi peserta penuh dalam forum itu. “Peserta penuhnya memang dari jajaran SEMA baik universitas maupun fakultas. Untuk yang lain hanya sebagai peserta peninjau,” jelas Alif.

Walau berstatus sebagai peserta peninjau, organisasi intra yang lain seakan tak dianggap oleh panitia Musma. Ibnu Abbas Al-Bastomi, ketua HMJ Kimia periode 2013 mengaku tidak ada undangan atau pemberitahuan terkait Musma. Dengan ini, Musma pun jadi milik para Senat Mahasiswa. Padahal peraturan yang dibahas akan dilaksanakan untuk seluruh organisasi intra. “Senat Mahasiswa kan memang sudah merupakan perwakilan mahasiswa yang dipilih melalui Pemilu Raya (PEMIRA). Saya rasa cukup,” jelas Alif.

Zainullah, Koordinator advokasi bidang PMPD tetap menganggap Musma tidak representatif. “Musma kemarin tidak mencerminkan aspirasi mahasiswa sama sekali. Dalam segi informasi saja terkesan sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu draft hasil musma sudah ada,” ujarnya.

Ke-saklek-an hasil Musma pun kembali terlihat ketika usulan agar SK kepengurusan UKM dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan di PEMIRA 2015 ditolak. Alif beralasan UKM sudah tidak ikut di lingkungan RM sejak 2011. Alif lalu berdalih bahwa telah mencoba berkomunikasi dengan UKM selama 2 tahun ini. “Sudah ada itikad baik dari kami namun belum ditanggapi, kami masih mengkomunikasikannya secara lisan,” jelas Alif. Itikad baik versi Alif tampaknya belum berhasil. Apalagi sejak keluar dari RM, UKM sudah tak pernah diundang lagi dalam Musma. Beberapa ketua UKM mengakui tidak undangan atau pemberitahuan sama sekali mengenai MUSMA. “Tidak ada, tidak ada undangan atau apa sama sekali,” ujar Rohmat, ketua UKM KSR PMI periode 2013-2014. Begitu pula Ifkra Febri, sekretaris UKM teater K2 2013-2014 lalu yang mengaku tidak ada pemberitahuan sama sekali tentang Musma.

Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan, Agus Maimun pun tak berkomentar banyak atas tuntutan PMPD. Walau hadir dalam forum, Agus menyatakan bahwa hal-hal teknis seperti itu (pelaksanaan Pemira_red) bukan urusannya. “Kalau pembentukan badan seperti MK tidak bisa dilakukan karena tidak ada landasannya,” papar Agus.

Sementara itu, dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, pasal 4 ayat 5 tertulis, “Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarmahasiswa, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta PTAI yang bersangkutan.” [Imam Abu Hanifah]

Leave a Reply