Tanggapan Surat Rektor, SEMA-U; Kami Tidak Puas

Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) akan melakukan audiensi lanjutan untuk menanggapi surat dengan nomor 1815/Un.03.2/OT.01/7/04/2019. Surat tersebut dikeluarkan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang pada Senin (15/04) mengenai hasil audiensi permohonan data Uang Kuliah Tunggal (UKT). “Kami tidak puas, akan kami beri tanggapan ke birokrasi dalam bentuk audiensi lanjutan,” ujar  Aldi Nur Fadil Auliya, Ketua SEMA-U.

Selain SEMA-U, Mas Maula Loh Al-Ghazali selaku relawan Komite Akar Rumput juga menanggapi terkait surat tersebut. Menurutnya ada kejanggalan pada poin nomor satu tentang biaya UKT yang tidak dapat dipublikasikan. “Asumsinya biaya UKT bukan untuk konsumsi umum tapi tanpa disebutkan kenapa bukan konsumsi umum,” ujar Al-Ghazali melalui aplikasi berbalas pesan.

Pernyataan pada poin nomor satu tersebut menurut Al-Ghazali juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 bab tiga bagian ketiga Tentang Badan Publik poin nomor 3. Isi UU KIP tersebut mengatur tentang kriteria informasi publik yang tidak dapat dipublikasikan. Antara lain; informasi yang membahayakan negara, berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat, berkaitan dengan hak-hak pribadi, berkaitan dengan rahasia jabatan, dan atau informasi yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan. “Menurut kami itu bukan termasuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan poin yang ada dalam UU KIP tersebut” ujar Al-Ghazali.

Komite Akar Rumput akan menindaklanjuti surat jawaban dari Abdul Haris tersebut. Al-Ghazali mengatakan Komite Akar Rumput akan menempuh jalur litigasi dan nonlitigasi. Jalur litigasi yang ditempuh masih dalam proses pembuatan surat kuasa untuk permohonan informasi. Sedangkan dalam jalur nonligitasi, Komite Akar Rumput akan bertemu dengan Komisi Informasi (KI) Jawa Timur untuk berkonsultasi terkait hal tersebut.

Surat tersebut berkaitan dengan audiensi oleh SEMA-U mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Ajaran 2019-2020 yang diadakan pada Kamis (11/04) lalu. Surat jawaban pernyataan sikap dari Abdul Haris tersebut berisi lima poin. Poin-poin tersebut antara lain; (1) Surat Keputusan (SK) Rektor tentang penetapan besaran UKT bagi masing-masing calon mahasiswa baru bukan diperuntukkan untuk konsumsi publik sehingga tidak bisa dipublikasikan. (2) Pengumuman biaya Ma’had dan UKT diberlakukan secara bersamaan untuk semua jalur kecuali SNMPTN-SPANPTKIN dikarenakan sudah berlangsung pengumumannya. (3) Dibuka pusat layanan calon mahasiswa baru yang bertempat di kantor kerjasama dan layanan secara online. (4) Prosedur pengajuan keberatan UKT akan dipublikasikan secara online. Dan (5) Penarikan kembali uang Ma’had akan dikonsultasikan kepada IRJEN, BPK, PK, BLU. []

Leave a Reply