Tarif Baru Penggunaan Sarana dan Prasarana Kampus

Pukul 19.00 WIB (19/7), tiga lembar kertas berisi lampiran Surat Hasil Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggegerkan mahasiswanya. Isinya mirip brosur developer kavling tanah yang berisi macam-macam spesifikasi tanah beserta harga dan potongan bagi pembelian tanah yang kurun waktunya telah ditentukan. Perbedaanya, bila developer tanah menjual tanah, isi surat itu lebih kepada sewa sarana dan prasarana kampus.

Pihak kampus telah memperbarui aturan bagi penggunaan sarana dan prasarana kampus mulai tanggal 26 Juni 2018 melalui Surat Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Bernomor B-3784/Un.03/HK.00.5/06/2018. Lampirannya berjudul Tarif Pemanfaatan Aset Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tentu saja penarifan seperti ini wajar bila sarana dan prasarana tersebut memang butuh perawatan yang khusus seperti gedung theater, hall, bus dan hal-hal khusus lainnya. Dalam surat itu, pihak kampus memberlakukan tarif  bagi penggunaan (selain aktivitas perkuliahan) tempat-tempat yang sangat umum dikunjungi mahasiswa seperti ruang kelas, masjid, dan lapangan.

Terdapat pengelompokan perbedaan tarif penggunaan sarana dan prasarana. Non civitas dikenai pembayaran 100% dari angka yang tertera; civitas mendapatkan subsidi (diskon) 30%; pensiunan dan alumni mendapatkan subsidi 20%; sedangkan kegiatan Universitas, Fakultas, Prodi, Unit/Lembaga dan UKM yang bersifat akademik atau non akademik yang tidak berbayar, akan mendapatkan free charge dan hanya dibebani biaya tambahan keamanan, cleaning service, dan admin dengan total biaya Rp.350.000.

Syarat bagi pihak civitas, pensiunan, dan alumni bisa mendapatkan subsidi hanya bila acara yang diselenggarakan tidak mendatangan profit kepada pihak tersebut. Bila pihak pengguna mengambil profit dalam acara tersebut maka kampus tidak memberikan subsidi, artinya harus membayar 100%.

Tetap membayar UKT

Tentu saja adanya penarikan tarif sarana dan prasarana yang saat ini cakupannya lebih luas, tidak membuat mahasiswa bebas UKT (Uang Kuliah Tunggal). Mahasiswa tetap membayar UKT dan membayar tarif sarana dan prasarana (bila ingin menggunakannya di luar jam kuliah). Awal adanya UKT terdapat pada UU PT (Undang-undang Pendidikan Tinggi) yang disahkan 13 Juli 2012.

UKT bertujuan memurahkan biaya pendidikan karena mahasiswa tidak ada lagi iuran pangkal dan hanya membayar satu biaya pendidikan. Namun sangat disayangkan, saat ini mahasiswa pengguna sarana dan prasarana harus membayar lagi untuk mengembangkan kebutuhan akademis dan non akademisnya di luar jam kuliah.

Biaya yang dibayar mahasiswa akan mudah dikendalikan jika dikumpulkan jadi satu menjadi UKT,” tutur Nuh, saat konferensi pers Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang UKT, di Ruangan Graha 1, Gedung A lantai 2 Kemendikbud, Senayan, Jakarta (okezone.com, 27/5/2013).

Sumber pendanaan PTN (Perguruan Tinggi Negeri) sendiri terdiri atas APBN, APBD, dan masyarakat yang meliputi mahasiswa, investor dan penghibah. Namun secara tidak langsung, kini sumber utama pendanaan PTN Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah mahasiswa. Mahasiswa dijerat tarif-tarif yang diberlakukan oleh kampus. Mahasiswa bukan lagi objek didikan melainkan sasaran pasar oleh pihak kampus yang menyediakan berbagai fasilitas berbayar dengan bermacam-macam diskon didalamnya, Komersialisasi Pendidikan.

Kini pendidikan tak lagi sesuai dengan cita-cita negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Ada batasan bagi orang-orang miskin dalam mengenyam pendidikan yang kini semakin tampak. Pendidikan seakan hanya menjadi hak orang kaya. Sarana dan prasarana yang seharusnya sudah masuk biaya UKT kini disewakan. Nasib generasi bangsa dipertaruhkan.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga tidak sesuai cita-citanya, mencetak generasi Ulul Albab yang artinya Manusia yang selalu berakal dan berfikir. Bagaimana bisa mencetak generasi Ulul Albab bila kebijakan yang ada membuat mahasiswanya terbebani untuk menggunakan sarana dan prasarana kampus [Redaksi]

Catatan Redaksi: Tulisan ini sebelumnya berjudul “Kampus Fulus Albab”. Pihak Kemahasiswaan UIN Maliki Malang merasa keberatan dengan judul itu, karena judul itu menyinggung cita-cita kampus yang ingin mencetak generasi “Ulul Albab” (manusia yang selalu berakal dan berfikir). Pihak Kemahasiswaan juga tidak mau memberikan Hak Jawab. Sehingga Tim Redaksi memutuskan untuk mengganti judul. Tim Redaksi juga mengubah satu kalimat di paragraf terakhir yang sebelumnya “Bagaimana bisa mencetak generasi Ulul Albab bila sistem yang ada di kampus masih Fulus Albab (Mementingkan Uang)”.

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

2 thoughts on “Tarif Baru Penggunaan Sarana dan Prasarana Kampus

Leave a Reply