Tax Amnesty, Untuk Siapa?

Program kerja lima tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuai kritik, salah satunya yakni Tax Amnesty. Tax Amnesty atau pengampunan atas pokok pajak yaitu keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas hutang pajak atau pokok pajak yang kurang atau belum dibayar. Selain itu, Tax Amnesty diberikan pembebasan dari tuntutan pidana pajak. Tax Amnesty dibuat untuk menarik pengusaha yang belum membayar pajak untuk melakukan pemutihan.

Masih ingatkah Anda dengan kasus Tax Amnesty yang sempat ramai diberitakan oleh media masa? Salah satu media online CNN Indonesia, dalam beritanya yang berjudul Tax Amnesty  Celah Bagi Koruptor, DJP diminta Sidik Samadikun (22/4). Samadikun merupakan mantan Presiden Komisaris PT Bank Modern Tbk. yang divonis 4 tahun penjara pada tahun 2003 silam karena terbukti menggelapkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) selama periode Oktober 1997 hingga Februari 1998. Total kerugian negara dari hasil korupsi Samadikun mencapai 107 miliar rupiah.

Dalam beritanya, CNN Indonesia menuliskan bahwa pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam menerapkan rencana kebijakan pengampunan pidana pajak atau Tax Amnesty. Pasalnya, Tax Amnesty bisa dimanfaatkan oleh para koruptor seperti Samadikun, karena setiap pidana korupsi pasti terdapat unsur pajak. Korupsi yang dilakukan Samadikun merupakan objek pajak.

Tax Amnesty semakin menjadi kontroversial ketika pemerintah Indonesia menggulirkan pengajuan Tax Amnesty. Ada 4000 perusahaan asing yang melakukan penunggakan pajak sejak mereka berinvestasi di Indonesia. Rencananya, pemerintah akan memberikan Tax Amnesty kepada seluruh perusahaan tersebut.

Pemerintah mungkin lupa dengan penjual pecel kaki lima dan tukang becak dari  Yogyakarta yang taat membayar pajak, seperti yang dilansir oleh liputan6.com. Lukas Hananta Wiratma, seorang pedagang kaki lima yang berjualan pecel di jalan Malioboro dan seorang penarik becak bernama Blasius Haryadi. Keduanya disematkan penghargaan “Inspiring Tax Payer” oleh Kantor Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghargaan ini diberikan karena mereka berdua meskipun “orang kecil”, tapi taat membayar pajak.

Pajak yang dibayarkan Lukas dan Blasius terhitung sebesar 1 persen dari omset penjualan mereka. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh. Usaha yang dikenai pajak meliputi usaha dagang, industri, dan jasa. Seperti toko atau kios atau los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Sanksi bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tidak setor pajak sama dengan sanksi penunggak pajak lainnya, yaitu 2 persen dari pajak terutang.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dalam CNN Indonesia (14/4), menilai bahwa Tax Amnesty terkesan eksklusif atau hanya menyasar kelompok Wajib Pajak (WP) beraset jumbo yang banyak memarkir asetnya di luar negeri. Seharusnya RUU Tax Amnesty lebih bersifat inklusif dan membuka kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan fasilitas Tax Amnesty. [Reni Dwi Anggraini]


Editor : Asrur Rodzi, Luluk Khusnia


UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

One thought on “Tax Amnesty, Untuk Siapa?

Leave a Reply