Written by 08:26 Berita Malang

Tindak Represi Aparat Saat Aksi Langgar Perkapolri

Minggu (11/10), Aliansi Malang Melawan (AMM) bersama Tim Bantuan Hukum (TBH) Malang Bersatu mengadakan konferensi pers tentang dugaan adanya tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Konferensi pers ini dilakukan di Oase Kopi lantai 3. Pihak AMM diwakili oleh Koordinator Lapangan AMM, Wahyu Ramadhan. Sementara pihak TBH diwakili oleh Danial Siaga, Darmansyah, Ahmad Agus Muin, dan Bendi.

Dalam rilis TBH Malang Bersatu, tertulis bahwa massa aksi mendapat perlakuan represif oleh aparat keamanan. Masih menurut rilis, mereka cenderung menerapkan tindakan Assesive Useforce, yakni tindakan yang melanggar hukum dan prosedur pelayanan menyampaikan pendapat di muka umum. Misalnya, penangkapan dengan cara memukul dengan tongkat, menendang di bagian wajah, kepala, tangan, kaki, dan tubuh peserta aksi.

Salah satu massa aksi berinisial RM mengalami luka sobek di bibirnya. Pukul setengah tiga siang, di Pasar Splendid, ia ditangkap oleh pria tidak dikenal. Menurut penuturan RM, pria tak dikenal itu memakai kaos merah dan celana jeans. MahasiswaVokasi Bahasa Inggris Universitas Brawijaya ini ditangkap saat berkumpul bersama Ikatan Mahasiwa Fak-Fak yang saat itu sedang beristirahat.

Lebih lanjut, kata RM, pria tidak dikenal yang menangkapnya tadi langsung menyerahkan dirinya kepada polisi untuk dibawa ke gedung DPRD Kota Malang. Sepanjang perjalanan menuju gedung DPRD, RM kerap mendapatkan pukulan, tendangan, bahkan benturan helm polisi. Masih menurut RM, ketika sampai di gedung DPRD, ia langsung dimasukkan ke dalam mobil tahanan polisi. “Sebelum dimasukkan ke mobil tahanan polisi, saya cuma berusaha lindungi kepala saya. Tapi pemukulan tetap ada ke belakang punggung ataupun perut,” tuturnya.

Pertanggal 2 Oktober lalu, Kapolri merilis telegram dengan nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020. Surat yang ditujukan kepada para Kapolda ini berisi tentang upaya pencegahan dan penanganan aksi tolak pengesahan UU CiptaKerja. Upaya yang dimaksud berupa melaksanakan kerja intelejen, melakukan cyber patrol di media sosial, tidak memberi izin aksi, hingga upaya melakukan penegakan hukum.Menanggapi telegram Kapolri tersebut, Danial Siagia menegaskan bahwa surat tersebut tidak bisa dijadikan landasan kuat untuk bertindak represif terhadap massa aksi. “Karena masih ada landasan hukum lainnya yang lebih kuat. Misalnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri)No 9 tahun 2008,” kata Danial.

Dalam Pasal 24 Perkapolri tentang Standar Penindakan Pelaku, dijelaskan bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontraproduktif. Misalnya, tindakan aparat yang spontanitas dan emosional. Seperti mengejar pelaku, membalas melempar pelaku,serta menangkap dengan kasar dengan menganiayaatau memukul.

Massa aksi yang tertangkap diperiksa selama 1×24 jam. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Aula Polda Malang dengan didampingi TBH. Usai menjalani pemeriksaan, RM beserta 127 tahanan lainnya dibebaskan pada tanggal 09 Oktober pukul tujuh malam. “Setelah dibebaskan, kami keluar secara berurutan, mulai dari pelajar sampai mahasiswa,” tuturnya. ()

Last modified: 14/10/2020

Close