Tolak Pengesahan Omnibus Law, Aliansi Untuk Demokrasi Gelar Unjuk Rasa

Unjuk rasa tolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan pada Senin Pagi (24/02). Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, tani, gerakan perempuan, dan beberapa LSM yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Demokrasi ini diawali dengan Long March pada pukul 10.00 WIB. Long March dimulai dari stadion Gajayana menuju Balai Kota Malang. Unjuk rasa ini dilakukan sebagai sikap penolakan atas rencana disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sikap penolakan timbul karena Omnibus Law RUU Cipta Kerja dinilai sebagian masyarakat menguntungkan segelintir orang atau korporasi. “Ya menurutku RUU Omnibus Law hanya menguntungkan sektor pengusaha atau investor yang merampas hak-hak buruh,” jelas Muhammad Khalid, salah satu peserta massa aksi.

Ramli Abdul Razak, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menjelaskan bahwa aksi yang dilatarbelakangi isu rencana pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini melingkup dua tuntutan besar, yaitu Perekonomian dan lingkungan.

Mengenai aspek lingkungan, tuntutan aksi terfokus pada penghapusan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Adanya pengahapusan AMDAL dan IMB ini dinilai akan semakin memperbanyak eksploitasi lingkungan. “Dengan adanya AMDAL pun eksploitasi tetap dilancarkan, apalagi AMDAL dihapuskan,” tegas Ramli.

Sebagaimana dilansir oleh liputan6.com, pada tahun 2017-2019 di Jakarta ada 10 proyek pembangunan yang berjalan tanpa AMDAL dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan kemacetan lalu lintas. Sepuluh proyek pembangunan tersebut adalah Layang Cipinang Lontar, ‎Layang Bintaro, Layang Pancoran, ‎Underpass Matrama, ‎Underpass Mampang, Underpass Kartini Lebak Bulus, Simpang Susun Tol Antasari, Lintas Rel Terpadu (LRT) Cawang-Duku Atas, LRT Rawamangun-Kalapa Gading dan MRT Lebak Bulus-Hotel Indonesia (HI).

Sedangkan dalam sektor ekonomi, Lian Widya selaku Ketua Bidang Advokasi Serikat Pekerja Danamon menjelaskan bahwa keinginan pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya merupakan hal baik, namun tetap harus memperhatikan hak-hak pekerja. “Kita dukung upaya tersebut, tetapi jangan sampai hak-hak kita sebagai pekerja dikebiri,” tegasnya.

Lian juga menambahkan bahwa upaya untuk meningkatkan laju investasi tidak beriring dengan perhatian pemerintah terhadap hak-hak pekerja. Perihal Outsourcing juga tidak diatur dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja “Pada akhirnya semua bisa dioutsourcingkan, ya kita sebagai generasi bangsa, masa kita ingin menjadi pekerja outsourcing terus sampai pensiun atau meninggal,” tegasnya kembali.

Adapun data dari Badan Pusat Statistika pada Februari 2019 menjelaskan sebanyak 90,50 juta penduduk Indonesia yang bekerja, sebagian besar merupakan pekerja penuh dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu, dan 40% diantaranya adalah pekerja outsourcing.

Aksi yang telah berjalan kurang lebih 3 jam ini akhirnya membuat beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang keluar dari kantornya. Menanggapi tuntutan aksi massa, salah satu anggota DPRD Kota Malang, Rimzah mengatakan bahwa segala tuntutan massa aksi akan disampaikan ke DPR pusat. “Akan saya sampaikan ke DPR pusat,” ucapnya. Mendengar pernyataan Rimzah, Ramli mengatakan bahwa aksi ini akan terus dilakukan apabila belum ada keputusan DPR untuk menarik kembali rencana pengesahan Omnibus Law RUU Cipta kerja. “Kami akan terus tuntut aksi ini, apabila belum ada sikap tegas dari DPR, akan berlanjut (aksi) sampai tuntas,” pungkas Ramli. Aksi ini rencananya juga akan ditingkatkan ke skala Nasional, baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun buruh. “Konsolidasi Nasional sedang digalangkan, buruh akan melakukan pemogokan daerah yang akan berlanjut kepada pemogokan nasional,” jelas Ramli.[]

Tinggalkan Balasan