Tolak Pengesahan Revisi UU KPK, Warga Malang Gelar Tanda Tangan Massal

Tanda tangan massal di bentangan kain berwarna putih dilakukan pada Minggu pagi di Jalan Idjen, Kota Malang (22/09). Hal ini ditujukan sebagai sikap penolakan atas disahkannya Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK oleh DPR (17/09) yang dinilai sebagian masyarakat memperlemah agenda penindakan kasus korupsi. “Mengganggu kepentingan-kepentingan yang selama ini mengekor di balik kepentingan ekonomi yang sangat korup, sehingga KPK itu dilemahkan,” jelas Muhammad Fahrudin. Aksi ini sendiri diinisiasi masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Melawan Oligarki.

Mas Maula Loh Maula Al-Ghozali, selaku Koordinator Lapangan (korlap), mengatakan aksi ini dilatar belakangi oleh rasa prihatin masyarakat terhadap keadaan negara saat ini. “Sangat genting, karena melihat kebijakan DPR yang tidak memihak kepada rakyat kecil,” ujar mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang ini.

Senada dengan Al-Ghozali, Fahrudin yang juga Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) menambahkan bahwa penggalangan tanda tangan ini sebagai bentuk legitimasi bahwa rakyat tidak menginginkan Revisi UU KPK. “Meskipun Revisi UU KPK sudah disahkan DPR bersama pemerintah, tentu upaya untuk pernyataan sikap dan penolakan itu tetap harus digaungkan,” jelas Fahrudin.

Dalam UU KPK ada beberapa pasal yang mengalami perubahan. Seperti pada pasal 12 huruf a UU KPK versi lama menyatakan KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Di pasal tersebut, tidak ada persyaratan soal batas waktu penyadapan maupun keharusan KPK untuk meminta izin ke Dewan Pengawas.

Sedangkan UU KPK versi baru, ada aturan penyadapan yang baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Dewan Pengawas KPK. Dalam pasal 12 a (3) Proses penyadapan pun dibatasi paling lama tiga bulan, terhitung sejak izin tertulis dari Dewan Pengawas diterima KPK, dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.

Meskipun dilakukan bersamaan dengan kegiatan CFD, aksi ini menuai respon positif dari warga. Salah satunya Hardika Bagus Saputra, ia mengaku akan mendukung dan memperjuangkan semua hal yang sifatnya baik. “Kadang suara terkeras adalah ketika kita diam. Tapi kadang kalo gak ngomong gitu ya gimana ya, ikut berpartisipasi walaupun kecil Mas, sebisanya,” ujar laki-laki asal Kasin tersebut.

Menurut Al-Ghozali, upaya semacam ini akan terus dilakukan untuk mengawal aksi di daerah lain dalam memperjuangakan isu yang sama. “Senin agendanya di DPRD pukul sembilan pagi,” tegas Al-Ghozali. []

Riyandanu
Seorang remaja laki-laki yang diberkahi sedikit kalori

Leave a Reply