Tuntut Hak-hak Buruh Penyandang Disabilitas

Massa aksi memadati Balai Kota Malang dalam peringatan Hari Buruh Internasional (01/05). Mereka menamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Malang Bersatu (ARMB). Ada 16 tuntutan yang dibawa oleh ARMB, salah satunya menuntut ketegasan mengenai hak-hak difabel dalam aspek ketenagakerjaan, fasilitas pendidikan dan aspek-aspek kehidupan lainnya.

Anjas Rusmono, dalam orasinya menuntut diterapkannya hak inklusi bagi buruh penyandang disabilitas (difabel). Menurutnya hak inklusi adalah hak sosial yang harus diterima oleh buruh penyandang disabilitas. “Seperti hak untuk mendapatkan pelatihan keahlian di dunia kerja,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa hak inklusi tidak sekedar membuat pelatihan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga untuk memaksimalkan usia produktif.

Selain itu, ia juga beranggapan bahwa penyandang disabilitas rentan terkena intoleransi. “Hal itu terjadi karena tidak ada pelajaran yang mengakomodir penyandang disabilitas,” tambah Anjas. Lebih lanjut ia mengatakan tidak adanya mata kuliah yang diajarkan di universitas pun menjadi salah satu penyebab penyandang disabilitas terhambat di dunia kerja.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas pada Pasal 11 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak; (a) Memperoleh pekerjaan yang   diselenggarakan oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi. (b) Memperoleh upah  yang  sama dengan  tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama. (c) Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan. (d) Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas. (e) Mendapatkan program kembali bekerja. (f.) Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat. (g) Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Agung Feri Widyamoko, Koordinator lapangan (Korlap) ARMB juga berpendapat bahwa yang disuarakan Anjas sangat tepat. Ia berasalan hal itu juga sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama. “Tidak terkecuali buruh difabel,” tambahnya. Lalu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus memberi ruang dan kesempatan bekerja kepada buruh difabel. “Regulasi yang sudah ada harus dilaksanakan oleh pengusaha,” tegasnya.

Ia kembali berpendapat bahwa regulasi tersebut harus berupa syarat pendirian usaha yang mewajibkan perusahaan memiliki tempat khusus untuk buruh difabel. Sehingga perusahaan yang beroperasi dapat menyerap tenaga kerja difabel sesuai dengan keahliannya. “Jika pemerintah mewajibkan, maka tidak alasan bagi perusahaan untuk tidak mematuhinya,” jelasnya. []

Leave a Reply