Tuntut Keterbukaan Informasi Publik

Minggu (3/3), 17 mahasiswa melakukan diskusi di depan rektorat. Diskusi ini dilakukan untuk mengkaji Undang-Undang Kebijakan Informasi Publik (UU KIP) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN MALIKI) Malang. Dalam diskusi ini juga dibentuk Komisi Akar Rumput. Komisi ini nantinya bertugas untuk memperjuangkan transparansi alokasi dana Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya ma’had.

Bab IV pasal 9 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, menjelaskan tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik. UKT dan biaya ma’had termasuk salah satu informasi publik yang dapat ditransparansi. Namun UIN sebagai badan publik belum melakukan penyampaian informasi tentang UKT dan biaya ma’had kepada mahasiswa.

Salah satu peserta diskusi, Alfian Natus Sa’idah menjelaskan perlu adanya keterbukaan informasi publik karena ia merasa UKT yang ia dapatkan terlalu tinggi. “UKT tidak sesuai jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain, padahal kondisi ekonomi hampir sama,” jelas mahasiswa yang sekarang duduk di semester dua ini.

Muhammad Yudi Ardiansyah menambahkan, “Dibutuhkan kesadaran dan kerja sama untuk membuat kampus tercinta kita ini menjadi lebih baik lagi. Sistem maupun pengurusnya seperti keterbukaan informasi, kelayakan yang didapat dengan yang dibayar, kemudahan akses harus lebih ditingkatkan lagi,” paparnya.

Pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019, diadakan audiensi antara mahasiwa dan pihak kampus. Mas Maula Loh Maula Al Ghozali dan Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) Inovasi serta beberapa mahasiwa UIN Maliki menjadi perwakilan dari pihak mahasiswa. Sedangkan dari pihak kampus diwakili oleh Wakil Rektor 3, Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Kepegawaian (Kabiro AUPK), serta Ketua Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD). Mereka dimediasi oleh Senat Mahasiswa.

Menurut hasil audiensi, Wakil Rektor 3, Isroqun Najah menjelaskan bahwa anggaran yang dikelola sudah direncanakan dan disepakati oleh lembaga tertinggi di atasnya. Dan ia  memastikan bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan regulasi. Mahfud Shofa, selaku Kabiro AUPK juga menerangkan jika pihaknya sudah melakukan transparansi kepada Menteri Keuangan dan Menteri Agama. “Kita bukannya tidak mau menyampaikan secara keseluruhan, ada keterbatasan.  Kita semua belum tentu paham dengan anggaran,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Al Ghozali menegaskan, “Di dalam UU KIP, setiap pengguna informasi publik berhak mendapatkan informasi, jadi sifatnya transparansi ini ke bawah bukan ke atas,” pungkas mahasiswa yang juga menjadi pemateri diskusi. Namun karena keterbatasan waktu, akhirnya diskusi harus ditutup dan informasi transparansi belum didapatkan.[]

Leave a Reply