UIN Malang “Gak Komersial”, Kok!

Dan di langit;
para tekhnokrat
berkata :

Bahwa bangsa kita adalah malas,
bahwa
bangsa mesti dibangun;
mesti di-up-grade
disesuaikan
dengan teknologi yang diimpor

(Sajak Sebatang Lisong – WS Rendra)

 

“Ini jangan disebut sebagai komersialisasi pendidikan,” demikian tegas Sugeng Listyo Prabowo kepada saya dan beberapa awak redaksi Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) Inovasi di ruangannnya. Saat itu, saya bersama Fajry yang kini tinggal di Pondok Sabilurrosyad (Gasek), serta Shulhan dan Isyni yang masih tinggal di Ma’had Sunan Ampel Al-Aly. Ruangan Sugeng selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) terletak di Gedung Ir. Soekarno lantai satu. Di gedung yang kerap disebut gedung rektorat inilah, hal-hal yang berurusan dengan birokrasi UIN Malang berpusat. Barangkali, di gedung ini pula, tarif Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma’had –yang bagi Sugeng tak bisa disebut sebagai komersialisasi pendidikanresmi dinaikkan. Yang pasti, kenaikan itu diumumkan di surat bernomor Un.3/KM.00.3/2.579/2016 dan ditandatangani langsung oleh rektor, si pemangku kebijakan. Dan tentu saja, rektor juga berkantor di gedungnya para birokrat itu.

Sugeng berdalih bahwa kenaikan ini wajar. Bagi Sugeng, menaikkan tarif ma’had dari 5 juta menjadi 7,5 juta itu normal dari segi anggaran. Terlebih, menurutnya, rektorat sudah terlalu banyak melakukan subsidi untuk biaya ma’had, terutama dalam hal perawatan. Dengan tarif ma’had yang naik dan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sebelumnya tiga ring menjadi lima ring, akan diganjar dengan fasilitas yang sepadan. “Biaya untuk mencetak mahasiswa kelas Alphard dan bemo itu jelas beda,” katanya. “Kalau kita masih bayar seginisegini saja, kita hanya membuat lulusan kelas bemo, dan beroperasinyaya di Gondanglegi sana,” tambah Sugeng. Menurut Sugeng, lulusan UIN Malang haruslah mampu bersaing di kancah nasional. Tapi, logika bahwa mahasiswa sebagai produk siap pakai macam –entah kelas Alphard maupun bemo– ini tolong jangan disebut sebagai komersialisasi pendidikan. Jangan!

Tak cukup sampai di sana usaha Sugeng untuk meyakinkan. Ia juga menyinggung terkait tarif kos-kosan. “Sekarang kalian bayangkan saja, di mana sekarang kos-kosan yang harganya 7,5 juta?” tanya Sugeng pada kami.

Kepada saya, yang duduk tepat di depannya, Sugeng kembali melontarkan pertanyaan. “Mbak, kosnya harganya berapa?”

Tiga setengah juta, Pak,” saya menjawab singkat. Sugeng pun sedikit kaget.

Itu per bulan, kan?” tanyanya lagi. Alamak, kali ini saya yang kaget. Membayangkan bentuk kos yang 3,5 juta per bulannya saja otak saya tak sampai.

Per tahun, Pak. Hehehe,” saya tertawa sekenanya.

“Tapi kan gak ada ngajinya kalau kos. Sugeng tidak tahu, bahwa tepat di samping saya, Fajry, tinggal di pondok yang tentunya memiliki program mengaji dan diniyah. Biaya yang ia bayar untuk tempat tinggal berikut paket ngajinya, masih terhitung rasional. Di awal pendaftaran, ia hanya membayar sebesar 1,2 juta rupiah, dan 220 ribu rupiah untuk SPP bulanan.

Sugeng tak mau kalah. Karena sudah terlanjur membandingkan tarif ma’had dengan harga kos, Sugeng terus berbicara tentang kelebihan mahad daripada kos. Ia bahkan berkisah tentang banyaknya orang tua yang meminta anaknya tingal di mahad sampai semester empat. Tentu ia juga menyebutkan betapa lebih amannya tinggal di mahad daripada di kos. Maklum, kartu terakhirsoal perbandingan harga kos, sudah terbantahkan. Apalagi kalau mau berbicara soal fasilitas.

Di kos saya misalnya. Meski harganya kurang dari setengah tarif ma’had, fasilitas yang saya dapatkan cenderung memuaskan. Saya tinggal sendiri di kos berukuran 3 x 3,5 meter. Di dalamnya sudah terdapat kasur beserta dipan serta lemari dan meja belajar. Saya juga jarang antri mandi, karena ini hanya kos-kosan dengan delapan kamar, yang masing-masingnya dihuni satu orang. Ada tiga kamar mandi untuk total delapan penghuni kos.

Sedangkan, bagaimana dengan di ma’had? Duh, saya jadi tidak enak untuk membanding-bandingkan. Masa iya saya tega menyebutkan bahwa di mahad putri, kamar berukuran 6 x 7 meter itu dihuni oleh sepuluh orang dan hanya ada satu kamar mandi di dalam. Rasa-rasanya kok kurang sopan.

Itu gambaran ma’had putri. Beda lagi dengan ma’had putra. Meski membayar dengan harga yang sama dengan mahasantri putri, fasilitas di mahad putra bisa dibilang tak sepadan. Kata Shulhan, setiap kamar berukuran 4 x 6 meter dan diisi enam orang. Begitu pula dengan kamar mandinya. Tak seperti di mahad putri yang memiliki kamar mandi dalam, kamar mandi mahad putra dibagi di 2 sisi per lantai atau biasa disebut juga sayap lantai. Setiap sayap terdiri atas delapan kamar dan hanya difasilitasi tiga kamar mandi. Bahkan, untuk Buang Air Besar (BAB), seluruh mahasantri putra harus ke lantai dua dan harus menerima kenyataan bahwa hanya ada enam WC untuk satu bangunan. Jadi, kalau Shulhan ingin BAB di pagi hari, yang harus selalu ia ingat ialah harus mengantri terlebih dahulu.

Keputusan Sugeng untuk membandingkan harga kos saat diwawancara oleh reporter Inovasi bisa disebut sebagai sebuah kesalahan. Karena bisa dipastikan, anggota dari Inovasi tak ada yang memiliki kos dengan tarif di atas 7,5 juta per tahunnya. Jika dengan perhitungan anak UIN kini kaya-kaya (baca “Anggap Mahasiswa kaya, UIN Naikkan Tarif” uapminovasi.com edisi 26 Mei 2016) sehingga sah-sah saja menaikkan tarif, maka anggota Inovasi mungkin tak dimasukkan dalam hitungan. Karena sepengalaman saya, untuk makan saja, kami masih seringkali patungan. Ini hanya sedikit saran saja untuk Pak Sugeng. Kalau mau membenarkan penaikan tarif mahad dengan perbandingan harga kos, tanyalah kepada “mbak-mbak yang kerap makan dengan pihak kemahasiswaan. Mungkin jawabannya akan lebih memuaskan.[Latifatun Nasihah]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply