Yang Diabaikan Oleh Pembangunan Pabrik Semen

Penerbitan ijin lingkungan untuk PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo berujung pada pelanggaran hukum. Hal itu disampaikan oleh Daniel Stephanus, salah satu pemateri diskusi publik dengan tema Kisruh Kendeng: Potret Kesembronoan Pembangunan Indonesia yang diselenggarakan oleh Aliansi Mahasiswa UIN Malang Peduli Kendeng (30/3). Ijin lingkungan yang termaktub dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 dipandang Daniel melanggar beberapa peraturan, salah satunya Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah. Perda tersebut pada pasal 63 menyebutkan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih sebagai kawasan resapan air yang menjadi kawasan lindung geologi. Hal ini berarti kegiatan penambangan tidak diperbolehkan di daerah CAT Watuhputih.

Menurut Daniel, ijin yang dikeluarkan Ganjar tidak melihat aspek perencanaan lingkungan. “Pembangunan pabrik semen akan menyebabkan hilangnya sumber mata air karena daerah resapan dan daerah penyimpanan habis tergerus karena ditambang untuk bahan baku semen,” ujarnya. Selain itu Daniel juga menambahkan bahwa pabrik semen  berpotensi untuk menimbulkan polusi udara, suara, dan zat-zat limbah berbahaya lainnya.

Dilihat dalam aspek ekonomi, lanjut Daniel, pembangunan pabrik semen menjanjikan pekerjaan untuk 1.650 orang dimasa kontruksi dan 800 orang saat produksi. “Yakin bisa menampung semua masyarakat? Ini tentu tidak sebanding dengan 3.000 sampai 5.000 orang yang kehilangan pekerjaan sebagai petani,” ungkapnya.

Senada dengan Daniel, Muhammad Ali Mahrus berpendapat jika seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat kendeng, bukan sekedar mencari laba ekonomi saja. “Menjaga kehidupan lebih penting daripada memuaskan nafsu serakah demi keuntungan ekonomi segelintir elit,” ujar Mahrus yang juga menjadi pemateri dalam diskusi tersebut.

Kesejahteraan masyarakat sendiri, menurut Mahrus sudah tertera didalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D & H 1945 ayat 1. Dalam undang undang itu, disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh kesempatan pelayanan kesehatan.

Dalam diskusi ini Daniel berpesan agar pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng menjadi refleksi bersama. Keputusan Ganjar telah menghilangkan aspek manusia yang seharusnya menjadi subyek pembangunan ekonomi dan aktivitas bisnis. “Bahkan aspek alam dan lingkungan yang menjadi daya dukung utama kehidupan manusia malah menjadi obyek penghancuran besar-besaran,” tuturnya. Selain itu Daniel menambahkan bahwa ancaman terhadap kerusakan alam dan kerusakan lingkungan pada ujungnya akan menjadi penghancur kehidupan yang nampak jelas di depan mata. “Jika aspek lingkungan, sosial dan budaya ini tidak diperhatikan, maka Kendeng akan tinggal sejarah,” pungkas Daniel. [Wahyu Agung Prasetyo]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply