Anggap Kampus Butuh Uang, Mahasiswa Gelar Sumbangan

Selasa (31/5), bersamaan dengan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) ratusan mahasiswa UIN Malang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus menggelar aksi penolakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya ma’had tahun akademik 2016/2017. Aksi pagi itu bertujuan menyuarakan sikap peduli para mahasiswa terhadap calon mahasiswa baru (maba) yang tergolong ekonominya rendah. Selain mengutarakan tuntutannya, mahasiswa juga menggelar sumbangan sebesar lima ratus rupiah untuk calon maba UIN Malang.

Sumbangan ini dilakukan sebagai simbolisasi kepedulian terhadap calon maba UIN Malang. Uang yang terkumpul dalam aksi tersebut akan diberikan kepada pimpinan kampus. Mereka menganggap kenaikan UKT tahun ini terjadi karena kampus sedang membutuhkan uang untuk pembangunan. “Teman-teman memandang kampus lagi butuh uang, karena itu kita menganalogikannya dengan memberikan sumbangan itu ke rektorat,” jelas Muhammad Hasan Abdillah selaku ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Malang.

Mereka menuntut pihak kampus untuk menggolongkan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, ke dalam UKT tingkat pertama. Selain itu, juga melibatkan mahasiswa dalam penentuan kebijakan dan reformasi sistem pengembangan kampus. Hasan juga mengungkapkan, meskipun kenaikan UKT tahun ini tidak berdampak kepada mahasiswa tahun sebelumnya, pihak pimpinan seharusnya memberi informasi kepada mereka.

Hasan kerap menerima laporan bahwa calon maba yang berasal dari golongan kurang mampu merasa keberatan untuk kuliah di UIN Malang. “Keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan di UIN Malang terbentur dengan mahalnya biaya,” tutur Hasan.

Agus Maimun, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menjelaskan bahwa kenaikan UKT tidak semata-mata ditentukan oleh pihak kampus. Namun, hal ini menjadi kesepatan rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia dan sudah mendapat pengesahan dari kementrian. “Untuk perguruan tinggi negeri disahkan oleh Kemenristekdikti, dan untuk perguruan tinggi keagamaan islam negeri disahkan oleh Kementrian Agama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa perbandingan yang dipakai UIN Malang dalam menentukan UKT yakni perguruan tinggi yang berakreditasi A. Dari 26 perguruan tinggi yang berakreditasi A, biaya kampus yang diterapkan oleh UIN Malang hampir sama dengan yang lain. “Jangan bandingkan kampus kita dengan IAIN atau STAIN, perbandingan kita adalah institusi akreditasi A,” tegas Agus.

Fahrur Roji, salah satu peserta aksi, menolak alasan yang diberikan Agus. Menurutnya, pertimbanagan seperti yang disampaikan Agus tersebut merupakan logika pasar. Sehingga, menunjukkan bahwa pendidikan di UIN Malang bersifat kapitalistik. “Artinya, ketika kampus lain UKT-nya naik, UIN juga harus ikut naik,” ungkap mahasiswa yang akrab disapa Oji itu.

Oji juga menyebutkan bahwa pemberlakuan UKT di UIN Malang tidak akan ideal. Menurutnya, pihak kampus tidak melakukan survei yang objektif untuk mengklasifikasikan mahasiswa yang mendapatkan UKT golongan satu sampai golongan lima. Terlebih, kenaikan biaya kuliah di UIN Malang, dirasa Oji tidak sejalan dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan. “Tidak ada peningkatan yang signifikan, padahal biaya masuk di UIN Malang sejak tahun 2014 naik terus,” ujarnya.

Pada akhir aksi, Oji menegaskan bahwa Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus berkomitmen akan terus memperjuangkan perbaikan kualitas pendidikan dengan biaya terjangkau bagi mahasiswa ekonomi rendah. “Hal ini akan terus kita perjuangkan, bahkan jika kampus tidak bisa mengakomodir tuntutan-tuntutan yang disampaikan, kami akan menempuh jalur hukum” tegas Oji. [Isvina Unaizahroya]

UAPM Inovasi
Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI, salah satu lembaga pers mahasiswa di Kota Malang, yang masih peduli dengan permasalahan sosial di lingkungan kampus serta sekitarnya.
http://uapminovasi.com

Leave a Reply