Kementrian Agama Tetapkan Perintah Pengurangan UKT Sebesar 10% , Forum Rektor PTKIN Se-Indonesia Tuntut Agar Ketetapan Dicabut Kembali

Regulasi pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) belum turun, Kementrian Agama (Kemenag) kembali membuat Surat Edaran (SE) baru No. B-802/DJ.I/PP.00.9/04/2020 tentang Penerapan Kebijakan dan Ketentuan UKT Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada 20 April 2020. Adanya SE ini sekaligus mencabut SE No. B-752/DJ.I/HM.00/04/2020 tentang Pengurangan UKT SPP PTKIN dengan besaran minimal 10% yang ditetapkan pada 06 April 2020 lalu. SE

Kuota Gratis: Sinyal Buruk Operator dan Nasib Kuliah Mahasiswa

Fasilitas kuota gratis yang diberikan sebagai bentuk dukungan pendidikan untuk pelaksanaan perkuliahan berbasis daring terkendala susah sinyal pada daerah pedesaan. Seperti yang dialami oleh Wanda Amalia Putri Widiarto, mahasiswi Jurusan Psikologi angkatan 2018, yang tidak dapat menggunakan fasilitas kuota gratis tersebut di daerah tempat tinggalnya. “Sudah coba dan berhasil akses tapi ternyata di rumah

Pengurangan UKT Mahasiswa Masih Buram

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia pada 6 April 2020 merilis surat edaran tentang pengurangan UKT/SPP Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk semester ganjil 2020/2021. Surat ini ditujukan untuk merespon penurunan ekonomi mahasiswa/wali mahasiswa akibat penyebaran pandemi Covid-19. Sejumlah mahasiswa berharap agar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang segera menindaklanjuti surat

Tolak Pengesahan Omnibus Law, Aliansi Untuk Demokrasi Gelar Unjuk Rasa

Unjuk rasa tolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan pada Senin Pagi (24/02). Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, tani, gerakan perempuan, dan beberapa LSM yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Demokrasi ini diawali dengan Long March pada pukul 10.00 WIB. Long March dimulai dari stadion Gajayana menuju Balai

Atas Nama Percaya: Harapan Perlindungan terhadap Penghayat Kepercayaan

Senin (27/01), para penghayat kepercayaan bercerita tentang diskriminasi yang mereka alami melalui sebuah film dokumenter yang berjudul Atas Nama Percaya. Film ini diambil dari Suku Marapu di Sumba, diproduksi oleh Watchdoc yang bekerjasama dengan Center for Religious and Cross Cultural Studies (CRCS) UGM dan the pardee school of

Tolak Pengesahan Revisi UU KPK, Warga Malang Gelar Tanda Tangan Massal

Tanda tangan massal di bentangan kain berwarna putih dilakukan pada Minggu pagi di Jalan Idjen, Kota Malang (22/09). Hal ini ditujukan sebagai sikap penolakan atas disahkannya Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK oleh DPR (17/09) yang dinilai sebagian masyarakat memperlemah agenda penindakan kasus korupsi. “Mengganggu

Papua, Diskriminasi dan Upaya Perdamaian

Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali melakukan Konferensi Pers di sekretariat Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang (25/08). Salah satu pernyataan sikap dari Konferensi Pers itu adalah menuntut Pemerintah Indonesia untuk menghentikan agenda pencitraan yang bertujuan menjebak pelajar dan mahasiswa Papua. Ima Pelle selaku Ketua Umum IPMAPA Malang menyebutkan salah satu agenda pencitraan terjadi di