Pasca Pandemi Usai, Perlukah UIN Malang melakukan Reformasi Pendidikan?

Indonesia masih mengalami kegamangan dalam menghadapi pandemi Corona Virus Desease 19 atau yang kerap diistilahkan Covid-19. Masih banyak kebijakan yang tumpang-tindih dalam penanganan pandemi. Tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Dilansir dari laman Kementrian Keuangan (Kemenkeu), sejak diketahui bahwa virus SARS-coV-2 telah memasuki Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah segera melakukan upaya rekontruksi anggaran negara

Menentukan Perekonomian Indonesia yang Mandiri Pasca Pandemi Covid-19

Yuval Noah Harari, seorang sejarawan kelahiran Israel menjelaskan dampak corona bagi dunia setelah pandemi usai. Melalui analisisnya yang dituangkan dalam sebuah artikel berjudul “Dunia Setelah Corona” menjelaskan bahwa dunia akan mengalami krisis krusial di bidang ekonomi, industri, lingkungan, dan kemanusiaan. Dilansir dari laman Dunia.Tempo.com: "Lambatnya Respon Trump Menyebabkan Virus di AS Melonjak" pada tanggal 13

Mengapa UAPM Inovasi Mengkritik Kampus?

Anggaran dana pagu UKM Unit Aktifitas Pers Mahasiswa (UAPM) Inovasi sempat dibekukan pada 23 Agustus 2018 lalu. Pembekuan itu dikarenakan pihak kemahasiswaan UIN Maliki Malang merasa dirugikan dengan satu tulisan di website uapminovasi.com. Tulisan yang dimaksud adalah opini dengan judul “Kampus Fulus Albab”. Pihak kemahasiswaan merasa keberatan dengan judul itu, karena

Uang Kuliah Tinggi yang Tak Transparan

Pada tanggal 30 April sampai 4 Mei 2018, terlihat beberapa calon mahasiswa baru bersama orang tuanya mendatangi gedung rektorat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang. Calon mahasiswa baru itu berasal dari jalur SNMPTN. Mereka mendatangi gedung rektorat untuk memohon keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang didapatkan. Para

Ada apa dengan UKT di UIN Maliki Malang?

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 96 tahun 2013, UKT adalah sebagian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung oleh setiap mahasiswa pada setiap jurusan/program studi untuk program diploma dan program sarjana. Sementara biaya yang sebagian lainnya dari BKT ditanggung pemerintah melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Agama Negeri (BOPTAN). Sistem UKT