Sebelas orang diperkenankan masuk ke gedung rektorat dan menuju ruangan Agus Maimun, Wakil Rektor III UIN Malang. Mereka berdialog tertutup dengan para petinggi kampus, mewakili demonstran yang menolak kebijakan kenaikan biaya kuliah UIN Malang (31/5). Tak hanya Agus Maimun, beberapa petinggi kampus juga tampak menemui perwakilan mahasiswa itu. Seperti Zainuddin selaku Wakil Rektor I dan Zainal Habib selaku Ketua SatuAN Pemeriksa Internal. Di sana, mereka membahas poin-poin tuntutan aksi. Kurang lebih satu jam dialog itu berlangsung. Namun, yang diperoleh hanya deadlock alias jalan buntu. Agus Maimun menolak tuntutan para demonstran.
Pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan mahasiswa pun banyak yang belum sepenuhnya terjawab, termasuk pertanyaan dari Fahrur Roji. Mahasiswa dari Fakultas Humaniora itu menanyakan tentang bagaimana paradigma kampus UIN Malang dalam mengembangkan pendidikan. Agus Maimun, di depan para demonstran, sempat menyatakan bahwa kenaikan biaya kuliah di UIN Malang mengacu dari kampus-kampus lain. Menanggapi pernyataan Agus, mahasiswa yang akrab disapa Oji itu justru menilai bahwa UIN Malang sama saja menggunakan logika pasar dalam pengembangan kampus. “Logika pasar itu logika persaingan. Kalau UB naik, kita ya harus dinaikkan,” ucap Oji. Lebih lanjut, Oji menambahkan, “Kalau paradigma kampus itu memberikan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang murah, saya rasa tidak seperti ini kebijakannya.
Namun, masalah tersebut ditanggapi Habib dengan jawaban yang tidak sesuai. “Sistem kita baru kita bangun, belum ideal,” ucapnya.
Darmaningtyas, penulis buku Melawan Liberalisasi Pendidikan menuliskan catatan tentang Fakultas Kedokteran (FK). Ia menyatakan bahwa dalam proses menentukan murah dan mahalnya biaya kuliah di FK bukanlah persoalan teknis, melainkan politis (mau atau tidak). Ia lalu menyebutkan efek tingginya biaya itu, “Kalau biaya kuliah tinggi, apa kita masih bisa berharap lahir dokter-dokter baru yang mau bekerja untuk program-program kerelawanan serta murni untuk kemanusiaan?” tulisnya. Lebih lanjut, menurutnya, menjadikan FK sebagai fakultas termahal, jelas merupakan sesat pikir karena menjadikan FK sebagai komoditas yang diperdagangkan.
Sama halnya dengan perspektif biaya kuliah FK yang tinggi. Konsep kampus yang meninggikan biaya kuliahnya, hanya akan menjadikan kampus sebagai ladang komoditas. Serta semakin menekan angka orang miskin yang bisa melanjutkan pendidikan kuliahnya.
Hasan Abdillah, koordinator aksi menyatakan, sistem pendidikan yang ideal menurutnya adalah sistem yang tidak memandang apakah dia dari orang kaya atau miskin. “Jadi orang miskin juga bisa mengenyam pendidikan,” ucapnya.
Ungkapan Hasan ini sesuai dengan kalimat penutup dalam selebaran yang dibagikan saat aksi. “Apalah arti nama baik instansi dan akreditasi UIN Maliki, jika pendidikannya hanya bisa dikonsumsi orang-orang kaya. Jika pendidikan hanya menjauhkan dari masyarakat miskin, maka lebih baik pendidikan ditiadakan,” begitu bunyi paragraf terakhir dari selebaran itu.[Salis Fahrudin]
Last modified: 03 Juni 2016
