Tarif pengembangan kelembagaan dan pendidikan ma’had tahun akademik 2016/2017 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 5 juta rupiah, menjadi 7,5 juta rupiah. Menurut Sugeng Listyo Prabowo, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK), kenaikan tarif ma’had tahun ini salah satunya disebabkan lantaran adanya dana yang nantinya akan dipergunakan untuk perbaikan fasilitas ma’had.
Rincian anggaran tarif ma’had ini disampaikan oleh pihak rektorat melalui Focus Group Discussion (FGD) di hadapan para perwakilan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) pada Senin lalu (23/5). Dalam rincian anggaran tersebut, tertulis biaya yang seharusnya dibayarkan tiap mahasiswa untuk pengembangan kelembagaan dan pendidikan ma’had yakni 8.045.245 rupiah. Namun, mahasiswa hanya diminta membayar sebesar 7,5 juta. Tarif ma’had tersebut, menurut Sugeng, akan dibayarkan oleh para mahasiswa baru tahun 2016 yang ditaksir mencapai 3.220 orang. Sementara tarif sisanya akan ditanggung oleh pihak kampus.
Dalam rincian tarif yang dianggarkan dalam jangka waktu setahun ke depan, UIN Malang mengalokasikan dana sebesar 1 miliar rupiah untuk pemeliharaan fasilitas dan sarana ma’had. Sedangkan dana sebesar 1 miliar 844 juta rupiah akan dipergunakan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan. Anggaran untuk akses sistem informasi dipatok sebesar 1 miliar 650 juta.
Bahkan, Sugeng juga menambahkan bahwa pada tahun 2016 ini, mahasantri boleh membawa pulang fasilitas pribadi yang telah mereka dapatkan dari ma’had. Seperti kasur, bantal, dan sprei. Tidak hanya itu, anggaran tahun 2016 juga diperuntukkan untuk memperbaiki akses sistem informasi yang ada di ma’had. “Nanti akan ada hotspot sendiri khusus mahasiswa ma’had. Nanti dibikin access point sendiri untuk ma’had,” ungkap Sugeng.
Sayangnya, tidak semua mahasantri merasakan perbaikan fasilitas yang dijanjikan tiap tahunnya. Mereka justru kerap mengeluhkan buruknya fasilitas ma’had. Seperti yang dikeluhkan Maily Nurudinina. Mahasantri ini mengeluhkan kamar di ma’had putri yang dihuni hingga 10 orang per kamar. Padahal, kamar di ma’had putri hanya berukuran 6 x 7 meter. Belum lagi air di kamar mandi yang kerap macet, bahkan terkadang berubah warna menjadi kehitaman. Tidak hanya itu, menurutnya, koneksi akses wifi pun masih sulit dijangkau.
Belum lagi, tiap akhir tahun, masih saja terdapat mahasantri yang dibebankan tanggung jawab untuk mengganti kerusakan fasilitas yang mereka dapatkan di ma’had. Kalaupun mahasantri tidak bersedia mengganti kerusakan tersebut berupa barang, biasanya mereka diminta membayar sejumlah uang yang setara dengan barang yang rusak. “Ini (mengganti dalam bentuk uang_red) hanya memudahkan mahasantri saja yang terkadang tidak sabar untuk meninggalkan ma’had,” ujar Isyroqunnajah selaku mudir ma’had.
Miftakhul Jannah misalnya. Mahasantri ini mengaku, ia dan teman-teman sekamarnya diminta membayar sebesar 35 ribu rupiah untuk mengganti lampu kamar yang rusak. “Ya sebenarnya (kerusakan itu) udah lama mulai dari zaman kaka tingkat, tapi kita disuruh mengganti untuk shodaqoh adik kelas,” ungkap Miftakhul. Padahal, menurut penuturan Isyroqunnajah, mahasantri hanya diwajibkan mengganti fasilitas kamar apabila kerusakan yang terjadi lantaran ulah mereka sendiri.
Adanya pungutan uang ini dibenarkan pula oleh M. Za’imil Alivin. “Biasanya di ma’had pas akhir tahun itu memang mahasantrinya disuruh bayar buat lepas tanggungan. Jadi barang yang rusak disuruh ganti pakai uang sesuai dengan yang ditentukan,” ungkap mahasiswa yang pernah menjadi musyrif pada 2014 silam.
Siti Chaulatul Aimmah, salah satu mahasiswa yang hadir dalam FGD, mengharapkan pihak rektorat benar-benar menggunakan dana ma’had sesuai dengan yang telah dianggarkan tersebut. Jika dana tersebut dianggarkan untuk perbaikan fasilitas, maka dalam praktiknya juga harus demikian. Sehingga, tidak akan ada lagi pungutan-pungutan yang dibebankan kepada mahasantri pada akhir tahun akademik, hanya untuk mengganti kerusakan fasilitas ma’had. “Ya semoga benar-benar diwujudkan (perbaikan fasilitas_red), tidak hanya tertulis dalam anggaran. Kamar-kamar dan fasilitas di dalamnya yang rusak itu apalagi, segera diperbaiki lah,” pungkasnya. [Luluk Khusnia]
Last modified: 31 Mei 2016
