Dalam rangka memperingati International Women’s Day (IWD), Aliansi Perempuan dan Rakyat Melawan menggelar Aksi di alun-alun hingga perempatan Kayutangan Kota Malang, pada Sabtu (08/03/25). Aliansi kolektif ini terdiri dari Aliansi Kanjuruhan, Aliansi Pembebasan, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Dengan sejumlah tuntutan yang menyoroti isu tentang kesetaraan gender, salah satu tuntutan juga menyoroti isu penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tuntutan atas lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.
Femina, juru bicara Aliansi Pembebasan, menyatakan bahwa program MBG yang digagas oleh pemerintahan Prabowo tidak menyejahterakan rakyat sebagaimana yang dijanjikan. Sebaliknya, justru berdampak pada pemotongan anggaran di berbagai sektor dan berujung pada meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Ketika anak-anak diberikan makan gratis, tetapi ketika pulang bapaknya dipecat atau di-PHK. Karena apa? Karena adanya pemotongan anggaran,” terangnya.
Sebagaimana data dari satudata.kemnaker.go.id yang menunjukkan jumlah ter-PHK pada periode Januari – Februari 2025 mencapai 16.073 orang. Sedangkan, pada bulan yang sama di tahun 2024 mencatat angka 11.026 orang. Dari kedua data ini, diketahui adanya peningkatan PHK yang patut diperhatikan berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.
Selain berdampak pada para pekerja, pemotongan anggaran ini juga dirasakan oleh perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Kelangkaan tabung gas elpiji yang sempat terjadi turut mempengaruhi aktivitas domestik bagi perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari.
“Itu ‘kan imbas dari pemotongan-pemotongan efisiensi anggaran. Jadi, dampaknya emang sampai ke perempuan dan anak, untuk MBG itu,” tegasnya.
Tak hanya itu, Femina juga menyoroti kualitas makanan yang diberikan dalam program MBG. Dapat dilihat bahwa di Indonesia masih banyak makanan yang diberikan tidak layak konsumsi, seperti daging mentah atau sudah kadaluarsa, sehingga membahayakan kesehatan anak-anak. Sebagaimana kasus serupa yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilansir dari kompas.com terdapat anak yang keracunan setelah mengkonsumsi makanan bergizi hingga dilarikan ke rumah sakit.
“Kalau dibawa ke rumah sakit, ini kembali lagi ke keluarga. Bagaimana dengan masyarakat yang ekonominya masih rendah atau menengah ke bawah itu?” tambah Femina.
Baca Juga: Aksi International Women’s Day: Menagih Ruang Aman dan Inklusif untuk Semua Gender
“Selain bertukar soal keluhan mereka, kita juga menyampaikan soal edukasi-edukasi kita. Biar mereka tahu bahwa penindasan terhadap perempuan, bahkan sampai sekecil apapun itu juga bagian dari penindasan. Kalau negara itu aku mau ngomongnya gimana, ya? Soalnya kita mengandalkan negara, sedangkan yang menjadi pelaku pelanggaran, ya negara itu sendiri,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Jendral, Koordinator Aliansi Pembebasan, menegaskan bahwa sistem kapitalisme di Indonesia semakin menyulitkan rakyat kecil. Ketimpangan ekonomi yang muncul juga semakin menekan kaum perempuan, seperti gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, hingga eksploitasi tenaga kerja perempuan dengan jam kerja panjang dan upah yang minim.
“Jam kerja ini kita juga melihat dari bagaimana tenaga kerja kaum perempuan itu dikuras dan dimanfaatkan untuk menjadi akumulasi modal,” ungkapnya.
Jendral juga mengkritik kebijakan pemerintah yang terlalu berpihak pada kapitalisme, di mana rakyat dipaksa membayar mahal untuk pendidikan dan kesehatan. Sementara, anggaran negara justru dialokasikan untuk kebijakan yang tidak berkaitan dengan masalah pengangguran, seperti program MBG.
“Ketika rakyat dipaksa untuk pendidikan, sedangkan pendidikan mahal, rakyat harus bayar gini, gini, gini. Tapi setelah selesai pendidikan, mereka tidak punya lapangan pekerjaan. Hasil akhirnya nganggur,” tambahnya.
Aliansi Perempuan dan Rakyat Melawan menegaskan bahwa mereka tidak sekadar meminta, tetapi menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dan memenuhi kewajibannya dengan membuat kebijakan yang tidak merugikan rakyat kecil.
“Jadi, kami betul-betul menuntut pemerintah untuk memenuhi kewajiban mereka. Ini kami bukan meminta, tapi menuntut,” tegas Jendral.
Editor: Nurul Luthfiyyah
Last modified: 10 Maret 2025
