Rabu (11/12 ), aksi Aliansi Mahasiswa Malang menuntut tolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berjalan ricuh. Kericuhan terjadi sesaat setelah demonstran yang berjumlah 112 orang itu mencoba menerobos masuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Malang. Saling dorong antara aparat keamanan dan mahasiswa pun tak terelakkan.
Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa Malang menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM menjadi Rp. 8.500 karena dianggap sebagai kebijakan penindas rakyat. Pasalnya kenaikan harga BBM sudah diiringi dan akan disusul kembali dengan kenaikan harga barang-barang dan kebutuhan pokok. Beras yang mulanya Rp 8.000 kini menjadi Rp 9.000.
Demonstran menilai bahwa kenaikan harga BBM dan pencabutan subsidi hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak asing. Bagaimana tidak saat ini sebanyak 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian SPBU di Indonesia.
Pendemonstran juga menuntut pihak DPRD kota Malang ikut bergabung dengan mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM. Menurut Hariyanto Selaku humas dari Fornt Mahasiswa Nasional (FMN), negara mempunyai tanggungan untuk melaksanakan HAM. Dalam memberikan hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat di depan publik tanpa ada intiminasi.
Namun setelah 3 minggu lamanya menunggu, tidak ada tindakan konkrit dari DPRD sendiri dalam menanggapi aspirasi dari mahasiswa. Hal itu juga ditunjukkan sikap DPRD yang tidak menemui mahasiswa untuk audiensi. “Hanya humas DPRD saja yang ada, tidak ada fraksi DPRD lain yang menemui,†ujar Hariyanto.
Aksi yang di ikuti gabungan FMN, FM UB, IMM, IMPSBM, KAMMI, KOMP-PAS, KMB, LMND, SMART, PMKRI yang biasa disebut aliansi mahasiswa malang sempat terhenti. Pasalnya di pertengahan aksi mahasiswa menagih janji untuk bertemu anggota fraksi DPRD. Akhirnya mereka melanjutkan demonstrasi di luar halaman kantor DPRD. Dengan lantang mereka berteriak “Stop Pelanggaran HAMâ€.[Aniek Nurul Komariyah]
Last modified: 10 Juli 2015
