Foto: UAPM INOVASI / RIZKY NURDIANSYAH
Penolakan tiga periode menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi di depan Balai Kota Malang pada Selasa siang (12/04). Aksi tersebut diinisiasi oleh aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya. Sebenarnya terdapat 33 BEM se-Malang Raya yang tergabung dalam aliansi tersebut, namun yang ikut turun dalam aksi gerakan pada hari ini hanya ada 15 BEM. Menurut catatan Press Release, aksi tersebut dilatarbelakangi oleh wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dianggap telah melanggar Undang-Undang Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,” yang membatasi masa jabatan.
Sugyarto Mustakim, selaku Koordinator Lapangan (Korlap), menjelaskan bahwa penundaan Pemilu ini dianggap perlu diperjelas nasibnya. Menurutnya, “Ketika Pemilu ini ditunda otomatis amandemen harus dilakukan, sedangkan syarat untuk melakukan amandemen adalah urgensi dari kepentingan rakyat bukan kepentingan segelintir elit politik. Dan ketika hal ini memang dilakukan berarti sudah kita simpulkan bahwa ada upaya-upaya pengkhianatan yang ingin dilakukan terhadap demokrasi dan perjuangan reformasi.”
Dilansir dari CNN Indonesia, Jokowi dengan tegas menyampaikan bahwa gelaran Pemilu 2024 sudah jelas akan digelar pada 14 Februari dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar pada November 2024 mendatang. “Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” tegasnya dalam Youtube Sekretariat Negara, Minggu (10/4).
Menanggapi statement Jokowi tersebut, Sugyarto Mustakim mengungkapkan, “Statement Jokowi dia akan patuh terhadap konstitusi, namun yang dipertanyakan lagi, jikalau konstitusi tersebut diubah, berarti dia tetap ingin lanjut?”
Di sisi lain, masalah tuntutan penolakan tiga periode dalam Kajian Kritis Aliansi, disuarakan dengan dua poin. Pertama: Penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah hal yang inkonstitusional dan merupakan sebuah bentuk pelecehan terhadap konstitusi (Contempt of Constitution). Kedua: Mencederai semangat reformasi dan pembajakan demokrasi. Dengan pertimbangan dua poin tersebut, secara tidak langsung dinilai telah mencoreng dan melanggar prinsip demokrasi. Apabila penundaan Pemilu tetap terealisasikan, maka hal ini akan menjadikan kekuasaan semakin mendekati otoritarianisme.
Mohamad Umar Hamdani, selaku peserta aksi, juga mengutarakan pendapatnya. Menurutnya, “Penolakan penundaan Pemilu ini adalah salah satu bentuk dari pencegahan kekuasaan yang absolut sehingga penguasa tidak bisa semena-mena dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang ada.”
Lebih lanjut, dia menanggapi terkait klarifikasi Presiden Jokowi bahwa tidak ada penundaan Pemilu. Umar sendiri mengaku respect dan katanya itu cukup jelas. Namun, yang menjadi permasalahan sekaligus pemantik kebingungan sebagian pihak adalah adanya wacana tiga periode dari beberapa menteri, lalu diperkuat oleh beberapa Parpol. “Bagaiamana bisa antara pemimpin dengan beberapa bawahannya tidak satu komando,” lanjutnya.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandini Kartika, akhirnya menemui para demonstran setelah melakukan orasi kurang lebih dua jam sejak pukul 11.00 WIB. Made pun turut mengapresiasi aspirasi para mahasiswa. Menurutnya, ini adalah sinyal yang diberikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lebih lanjut, Made pun menanggapi dengan tegas terkait 25 tuntutan yang diajukan oleh para demonstran. Tuntutan-tuntutan yang diajukan pun ditandatangi dan akan segera diajukan ke DPR Pusat di Jakarta.
Zulfikri Nur Fadhilah, juga menjelaskan aksi lanjutan akan diselenggarakan apabila seminggu dari hari ini tidak ada tindakan lanjut dari DPRD. “Kita akan konsolidasi kembali, kita akan turun kembali,” ungkap Koordinator Umum BEM Malang Raya tersebut. []
Reporter: Clarisa Agustin dan Mira Asmira
Editor: Ifa Maghfirotus Sya’idah
aksi bem malang raya Demonstrasi tolak3periode
Last modified: 14 April 2022
