Written by Naufal Zaky M. _&_ M. Khozinatul Asror 17:30 Berita Malang, Straight News • 8 Comments

Suarakan Tuntutan: Ribuan Mahasiswa Melakukan Aksi di Depan Gedung DPRD Kota Malang

Ribuan mahasiswa memenuhi Balai Kota Malang pada Selasa (18/02/25) pada pukul 13.30 WIB. Tidak hanya mahasiswa, aliansi warga sipil ikut serta dalam aksi demo ini. Meski cuaca sedang mendung, mahasiswa tetap turun untuk menyampaikan penolakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 yang berisi efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Unjuk rasa ini merupakan  bagian dari aksi aliansi “Indonesia Gelap” yang disenggalarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Tiga bulan setelah pelantikan presiden banyak sekali program dan kebijakan yang ditetapkan, salah satunya program MBG (Makan Bergizi Gratis). Dampak dari program tersebut salah satunya adalah efisiensi anggaran.

“Jika anggaran pendidikan diefisiensi, bagaimana nasib nilai kependidikan kita? UKT naik, masyarakat kecil tidak bisa kuliah,” ujar Alya selaku koordinator lapangan saat orasi

Dalam aksi tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dituntut untuk segera menghadap dan memberikan kejelasan terhadap empat belas poin tuntutan. Dalam tuntutan yang dijalankan, peserta demo tidak hanya berhenti sampai di depan gedung DPRD saja, mereka bahkan menggiring anggota DPRD keluar menuju bundaran balai kota sambil berdialog di bawah hujan untuk menjawab keluh kesah demonstran. 

“Ya, karena ini ranah DPR pusat, jadi nanti kita sampaikan dan kami minta tolong pada kalian juga untuk mengawal bersama atas poin tuntutan ini,” ungkap salah satu anggota DPRD.

Baca Juga: Dua Tahun Pasca Tragedi Kanjuruhan, Keluarga Korban Terus Menuntut Keadilan Lewat Aksi

Nuri Hidayat, salah satu keluarga korban mengatakan laporan yang diajukan ke Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri) tidak mengalami kemajuan. Tindak lanjutnya hanya sampai rencana penyidikan. 

Ada beberapa poin tuntutan selain dari Inpres No. 1 tahun 2025 yang disuarakan oleh Pras selaku wakil koordinator lapangan ketika berdialog dengan para anggota DPRD, di antaranya adalah tuntuan pencabutan pasal RUU yang memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi. 

Setelah mendengar jawaban dari salah satu anggota DPRD, Pras sebagai wakil koordinator lapangan merasa tidak dapat terlalu berharap pada jawaban tersebut. Masyarakat masih harus mengawal lebih lanjut, hingga aspirasi mereka dapat tersampaikan.

“Tapi, saya sendiri masih kurang percaya, apakah aspirasi kita benar-benar disampaikan atau tidak. Maka dari itu, akan kami kawal lagi lebih lanjut, jika masih belum terjadi, akan ada aksi lagi,” tegasnya.

Massa aksi juga menuntut untuk mencairkan tunjangan kinerja dan kependidikan yang tidak didapatkan sejak awal tahun 2025. Tuntutan selanjutnya adalah evaluasi progam kerja unggulan Presiden Prabowo yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurut mereka tidak tepat sasaran bahkan tidak jelas outputnya. Selain itu, mereka juga meminta kepada DPRD untuk berhenti dalam membuat kebijakan publik tanpa adanya riset ataupun pembacaan masyarakat, sehingga hasilnya kembali lagi merugikan masyarakat. Mereka juga menekankan efisiensi anggaran dijalankan di sektor yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kerugian seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mangkraknya infrastruktur.

Dari pengamatan Daniel Siagian, salah satu peserta aksi, sempat terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat, namun menurutnya, demo kali ini cukup kondusif dibandingkan dengan demo sebelumnya.

“Meskipun tadi ada yang kena pukul, tapi demo kali ini agak mendingan lah, chaos daripada aksi yang bulan lalu,” ujar Daniel.

Editor: Nola Amalia Rosyada

(Visited 21 times, 1 visits today)

Last modified: 01 Maret 2025

Close