Hasil jajak pendapat Pemahaman Mahasiswa UIN Malang terhadap Film “Pengkhianatan G30S/PKI”
Pada tahun 1919, Wod Wilson memenangkan kontestasi pemilihan presiden Amerika dengan membawa misi “Perdamaian Tanpa Penaklukan”. Mosi tersebut diusung di tengah situasi Perang Dunia I berkecamuk. Saat itu, mayoritas populasi masyarakat Amerika adalah anti-perang dan tidak merasa perlu untuk ikut campur dengan apa yang terjadi di Perang Eropa. Padahal, Wilson punya andil atas terjadinya perang tersebut. Dengan kondisi yang dihadapi itu, maka misi pertama pemerintahan Wilson ialah mengubah pola pikir masyarakat agar gandrung perang dan benci hal-hal yang berbau Eropa.
Mereka kemudian membentuk komisi propaganda resmi pemerintah yang diberi nama Creel Committee. “Perang Wilson” ini aktif menggaet kaum intelektual progresif pada masa itu, termasuk yang berada dalam lingkaran John Dewey, salah satu filsuf Amerika yang mencetus pemikiran pragmatisme dan dasar-dasar psikologi pendidikan. Ajaibnya, dalam enam bulan bekerja, komisi tersebut berhasil mencapai apa yang mereka inginkan. Populasi Amerika yang awalnya mayoritas benci perang tiba-tiba haus akan perang dan berhasrat untuk membumi-hanguskan apapun itu yang berbau Jerman. Kabarnya, komisi tersebut menggunakan dalil fanatisme kebangsaan (seperti cinta tanah air) beserta ketakutan-ketakutakan lainnya.
Noam Chomsky dalam buku Politik Kuasa Media, beberapa hal yang dilakukan Creel Committee untuk membangkitkan semangat perang masyarakat Amerika adalah dengan menghembuskan desas-desus kekejaman bangsa Jerman (Hun). Cerita-cerita mengerikan yang sampai ke telinga masyarakat antara lain tentang anak-anak kecil Belgia yang dibunuh dengan sadis tanpa kedua lengannya. Dan hasilnya, usaha ini ampuh. Pasca perangpun, mereka masih melakukan teknik yang sama, termasuk pada fenomena Red Scare (bangkitnya histeria ketakutan terhadap komunisme).
Teknik yang dibawa oleh Creel Committee beserta fenomena yang mengirinya, menurut Chomsky, adalah awal munculnya Propaganda Pemerintah di dunia. Propaganda pemerintah, lanjutnya, jika didukung oleh kelas berpendidikan (tokoh/intelek) dan tak terjadi penyimpangan, maka pengaruhnya akan besar. Pengaruh tersebut terbukti dengan apa yang berubah dari pola pikir masyarakat Amerika di atas.
Di Indonesia, teknik propaganda dengan tujuan politik tertentu marak dilakukan oleh pemerintah Soeharto dengan Orde Baru-nya. Berbagai media massa–entah apapun itu bentuknya–digencarkan demi melanggengkan kepentingan penguasa. Sebut saja salah satunya terkait peristiwa yang terjadi pada ujung malam 30 September 1965. Tiap tahunnya, masyarakat Indonesia berbagai elemen dianjurkan (bahkan pernah diwajibkan ketika masa Orba) untuk menonton Film Pengkhianatan G30S/PKI.
Dengan kata lain, film dipilih oleh Orba untuk melanggengkan indoktrinasi dan isu bahaya laten komunisme. Akibatnya, orang-orang Indonesia yang hidup pada masa itu mewariskan ketakutan terhadap komunisme (komunistophobia) pada generasi selanjutnya, bahkan setelah pemerintahan Soeharto runtuh.
Pertanyaannya, mengapa Orba menggunakan film–layar lebar atau sinetron–pada kasus ini? Dalam Albyanka dan Nala (2021), Penggunaan film sangatlah cocok digunakan dalam rangka propaganda lebih-lebih untuk kepentingan nasional dan kebangsaan karena mampu menjangkau khalayak yang luas, bahkan di wilayah pedesaan. Film juga menawarkan gambaran yang riil, seperti adegan, tutur kata, hingga kejadian secara gamblang tanpa tedeng aling-aling sekalipun. Sehingga, apa yang ditampilkan pada film lazimnya diterima secara gamblang dan mampu menghantarkan pada dampak emosional yang sangat dalam.
Begitu pula, film secara tidak langsung sebagai agen sejarah. Dalam konteks film “Pengkhianatan G30S/PKI”, kejadian yang ditampilkan di dalamnya diyakini kurang lebih merepresentasikan apa yang terjadi pada saat kejadian itu berlangsung. Indoktrinasi yang dilakukan pemerintah selama ini sukses ditanamkan pada masyarakat Indonesia. Padahal, beberapa pihak menggolongkan film tersebut dalam genre “Dokudrama”, kombinasi antara dokumenter dan drama (fiktif) sekalipun dalam penggarapannya melibatkan sejarawan Nugroho Notosusanto almarhum.
Penanaman doktrin ini umumnya ditujukan pada generasi produktif, yang salah satunya adalah mahasiswa. Mahasiswa dengan status agen perubahan (agent of change) dituntut mempunyai pandangan yang terbuka terhadap fenomena yang terjadi, lebih-lebih pemahaman sejarah. Apa yang terjadi pada masa lampau harusnya bisa mereka jadikan pelajaran untuk membangun bangsa di masa depan. Sehingga, banyaknya sudut pandang yang mereka gali dapat membantu mereka untuk tidak bertindak secara serampangan tanpa landasan yang jelas. Maka, dalam konteks di sini perlu ditelusuri seberapa jauh film Pengkhianatan G30S/PKI mempengaruhi cara pandang mahasiswa dalam mengkonstruksi sejarah masa lampau tentang peristiwa ‘65.
Tentu saja hal ini perlu dilakukan, mengingat kini banyak literatur sejarah yang menawarkan berbagai perspektif yang bisa dikonsumsi oleh mahasiswa terkait peristiwa ‘65. Sungguh miris ketika dalam lembaga akademik tidak mampu mendukung iklim berpikir kritis terkait fenomena terjadi, seperti halnya yang terjadi di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (baca: Sebuah Refleksi; Bagaimana Para Lembaga Eksekutif Mahasiswa UIN Malang Melanggengkan Narasi Sejarah a la Orde Baru). Padahal dalam sistem demokrasi progresif, eksekutif seharusnya melakukan pekerjaan berpikir, merencanakan, dan memahami kepentingan bersama. Itulah mengapa, Chomsky, menyebutnya sebagai “massa yang bodoh”. “Massa yang bodoh akan tetap digiring ke dunia yang tak dapat ternalarkan oleh mereka”, kutipnya.
Animo mahasiswa UIN Malang dalam mempelajari sejarah dari beberapa perspektif nampaknya masih jauh dari harapan. Alih-alih mempelajari, mereka meyakini bahwa apa yang ditampilkan dalam film “Pengkhianatan G30S/PKI” adalah mewakili interpretasi keseluruhan dari peristiwa sejarah tersebut. Hal ini terbukti pada jajak pendapat yang dilakukan oleh UAPM INOVASI terkait pandangan mahasiswa UIN Malang terhadap Film Pengkhianatan G30S/PKI. Riset tersebut menggunakan dasar teori jarum hipodermik. Dalam teori komunikasi massa, hypodermic needle model berarti penonton pada dasarnya telah dimanipulasi oleh pembuat media (dalam konteks ini film) itu sendiri, termasuk perilaku dan pemikiran penonton dengan mudahnya diubah sesuai dengan tujuan media itu dibuat (Imran, dalam Albyanka dan Nala, 2021).
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada 23 – 25 September 2022, terdapat 35 koresponden dari hampir keseluruhan fakultas serta angkatan di UIN Malang. Terbanyak dari fakultas Humaniora (28,6%/10 mahasiswa), diikuti oleh fakultas Sains dan Teknologi dan fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (keduanya sebanyak 22,9%/ 8 mahasiswa).
Pemahaman Mahasiswa UIN Malang
Tabel 1: Apa yang kamu ketahui tentang komunisme?
Pertanyaan di atas disajikan dalam bentuk checklist. Sebanyak 27 koresponden merefleksikan bahwa komunisme identik dengan “Partai Komunisme Indonesia”. Pada tahun kejayaannya, partai ini mampu menggaet 3 juta orang sebagai anggotanya, serta sekitar 17 juta pengikutnya dari beberapa organisasi pendukungnya. Partai ini juga santer dibicarakan ketika peristiwa ’65 terjadi, bahkan dalam dituduh sebagai inisiator gerakan tersebut (Ronny P. Sasmita, 2022). Kemudian, pelarangan PKI dan paham komunisme mengiringinya pasca peristiwa tersebut.
Selanjutnya, Karl Max menjadi identifikasi dari kata komunisme dengan perolehan 15 koresponden. Karl Marx sendiri adalah seorang filsuf sekaligus penggagas sosialisme, yang kemudian berkembang menjadi Marxisme-Leninisme yang sekarang ini menjadi sebagai komunisme.
Sementara itu, “biadab” berada di urutan terakhir dengan 5 koresponden. Dengan kata lain, komunisme yang dipahami identik dengan hal-hal yang biadab. Pada film Pengkhianatan G30S/PKI, terdapat banyak sekali adegan kekerasan, tidak manusiawi, penuh dengan pertumpahan darah. Sehingga, penggambaran komunisme sebagai hal yang biadab masuk akal.
Namun, ketika komunisme diidentifikasi dengan atheisme, sesuai dengan hasil yang memperoleh 7 koresponden tersebut, film Pengkhianatan G30S/PKI sukses mengelabuhi pandangan penonton (dalam hal ini mahasiswa UIN Malang). Dalam film tersebut, penggambaran para simpatisan PKI menganut faham Atheisme, masyarakat yang diyakini tidak beragama. Dengan demikian, penafsiran khalayak komunisme adalah ideologi yang erat hubungannya dengan Atheisme. Hal serupa digambarkan dalam beberapa adegan rapat pimpinan partai merokok, padahal tidak demikian.
Tabel 2: Apakah kamu pernah menonton film “Pengkhianatan G30S/PKI”?
Pemutaran Film “Pengkhianatan G30S/PKI” kerap kali ditayangkan serentak pada kurun waktu September-Oktober, baik melalui stasiun televisi maupun nonton bareng di berbagai daerah/instansi. Seperti yang dilakukan oleh Trans TV, ANTV, Trans7, Net TV, dan TVONE pada periode 26-30 September menayangkan film tersebut. Sebanyak 91,4% koresponden mengaku pernah menonton film tersebut, sisanya mengaku tidak pernah menontonnya.
Tabel 3: Dari mana kamu tahu perihal G30S?
Dalam pertanyaan ini, koresponden diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban (checklist). 26 koresponden mengaku bahwa mereka mengetahui dan memahami peristiwa G30S dari buku pelajaran sekolah. Pelajaran tentang peristiwa sejarah tersebut memang masuk pada bagian Mata pelajaran Sejarah Indoneisia dengan kompetensi dasar yang terdapat juga pada kurikulum pendidikan (Tsabit Azinar Ahmad, 2016).
Begitu pula, 24 koresponden mengaku bahwa mereka mengetahui persitiwa G30S melalui film. Pengakuan ini secara langsung mengejawantahkan pengaruh film Pengkhianatan G30S/PKI yang sering diputar tersebut telah mampu mempengaruhi pemahaman sejarah mereka akan peristiwa tersebut. Dengan kata lain, film tersebt terbukti ampuh memiliki peran sebagai penyebar informasi dan propaganda politik penguasa meskipun sudah tidak diwajibkan lagi setelah memasuki masa reformasi.
Sementara itu, koresponden yang notabene mahasiswa sedikit mengaku mengetahui peristiwa tersebut lewat buku-buku bacaan alternatif selain buku pelajaran. Sebanyak 12 koresponden memilih buku sebagai sumber pengetahuan sejarah mereka tentang sejarah persitiwa ’65. Dengan begitu, angka tersebut merupakan yang paling sedikit dari beberapa jawaban yang telah disediakan.
Tabel 4: Bagaimana kamu menggambarkan keseluruhan peristiwa G30S?
Sebanyak 25 koresponden menggambarkan peristiwa G30S sebagai kejadian yang keji. Ketika merujuk pada film tersebut, banyak adegan-adegan yang ditonjolkan untuk menampakkan kekejian yang dilakukan PKI. Sebut saja pada adegan pembunuhan para jenderal, digambarkan dengan mata yang dicungkil, kemaluan dipotong, menggunakan pisau silet. Padahal faktanya tidak demikian. Sampai di sini, teori jarum hiperdemik nampaknya relevan dengan hasil riset ini bahwa film tersebut mampu mengkonstruksi gambaran mahasiswa UIN Malang tentang peristiwa sejarah sesuai dengan apa yang ditampilkan di dalamnya. Pengkhianatan kemudian menempati urutan selanjutnya dengan 22 koresponden. Pengkhianatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan berkhianat atau mengkhianati, sama dengan berbohong, mungkar, dan berdosa.
Tabel 5: Menurutmu, siapa dalang dari G30S?
Nama D. N. Aidit masih amat kuat familiar dengan “pemberontakan” yang terjadi pada penghujung Oktober ‘65. Pada pertanyaan di atas pun, 22 koresponden menjawab bahwa D.N. Aidit adalah dalang dari G30S. Jika berangkat dari film “Pengkhianatan G30S/PKI”, jawaban itu bisa dapat diterima tanpa bantahan. Dalam film tersebut, PKI dan D.N Aidit diposisikan sebagai antagonis yang merencanakan segalanya dalam mengkudeta pemerintahan sah Soekarno. Begitu pula, konstruksi sejarah versi Orba menuduh PKI merupakan dalang dari peristiwa tersebut. Mereka melancarkan siasatnya melalui Biro Khusus (Badan Rahasia) yang dipimpin oleh Sjam Kamaruzzaman dan Aidit sendiri, dengan peran menginfiltrasi beberapa pihak perwira menengah yang tidak puas terhadap atasan mereka (A. Prambudi, 2009 : 198). Teori jarum hipodermik sebenarnya telah terbukti di bagian ini, dengan perolehan koresponden terbanyak di atas.
Namun, 12 koresponden lainnya memilih jawaban “Soeharto” sebagai dalang peristiwa G30S. Pangkostrad Mayjen. Soeharto sebagai Panglima Kostrad mempunyai kedekatan hubungan antara Letkol Untung, pemimpin Gerakan 30 September 1965. A. Priambudi dalam bukunya, “Supersemar Palsu”, menyebutkan bahwa Soeharto mampu merebut tampuk kepemimpinan Angkatan Darat sepeninggal Letjen A. Yani, kemudian mendramatisir kejadan di Lubang Buaya melalui rekayasa media. Ketika mampu memunculkan sentimen komunistophobia, ia kemudian memberangus komplotan Untung dan menguasai posisi strategis pemerintahan sebagai Presiden. Pelan-pelan, target selanjutnya adalah mengikis pemerintahan Soekarno yang dipaksa membubarkan PKI secara resmi karena ia tahu bahwa Soekarno enggan membubarkan mereka. ‘Kudeta’ atas pemerintahan Soekarno pun sukses!
Tabel 6: Menurutmu, siapa tokoh yang berperan penting dalam penumpasan peristiwa G30S?
Pengaruh film dalam interpretasi sejarah kelam ’65 dapat pula ditemui dari hasil jawaban di atas. 13 koresponden, terbanyak, telah mengamini sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam film “Pengkhianatan G30S/PKI” bahwa yang memegang pengaruh dominan adalah Soeharto. Dalam film tersebut, Soeharto ditampilkan bak ‘mesias’ bagi perdamaian yang diidam-idamkan kala itu. Soeharto memainkan peran protagonis, yang diakhir keluar sebagai pahlawan revolusioner, bapak revolusi. Dengan demikian, teori jarum hipodermik sangat tergambar pada bagian ini.
Kolonel Sarwo Edhi, jawaban terbanyak kedua (11 Koresponden) di atas, adalah sosok yang memimpin Operasi Merapi di Jawa Tengah. Ia sebagai Komandan RPKAD, mempunyai peran penting dalam penumpasan simpatisan PKI, termasuk operasi yang ia pimpin saat menembak mati Kolonel Sahirman, Kolonel Maryono, dll di Jawab tengah. Mereka tersebut adalah pimpinan G30S di wilayah tersebut (Permata, 2015).
Anehnya, masih ada yang memilih Soekarno (8 Koresponden) sebagai tokoh yang berperan penting dalam penumpasan tersebut. Padahal, dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa ia malah mengutuk peristiwa tersebut tapi tidak menginginkan pembubaran PKI. Perintah pembubaran PKI kemudian dikeluarkan oleh Soeharto setelahnya. Dari sini, berbagai sudut pandang telah ditawarkan kepada kita, namun interpretasi sejarah mayoritas koresponden (dalam hal ini Mahasiswa UIN Malang) masih kuat berasal dari propaganda film yang mereka saksikan.
Tabel 6: Apakah kamu tahu ada suatu peristiwa lain yang mengiringi setelah terjadinya peristiwa G30S? Jika iya, peristiwa apa itu?
Kejahatan (dan) Negara Pasca G30S
Pasca peristiwa G30S, kompleksitas peristiwa sangat signifkan masif terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Buntut di-blacklist-nya PKI dalam kontestasi politik, pemerintah di bawah kepemimpinan orde baru menyusur segala jengkal wilayah demi menumpas dan bahkan ‘membumi-hanguskan’ mereka yang berafiliasi dengan partai tersebut.
Perang sipil pun kerap terjadi, bahkan dalam perjalanannya banyak yang tidak tahu menahu dituduh ‘komunis’. Setidaknya, lebih dari lima ratus ribu orang dibunuh sedangkan lebih dari itu ditangkap, disiksa, bahkan dibuang ke Pulau Buru tanpa mekanisme peradilan sebagai tahanan politik Orba kala itu. Sehingga tidak heran jika 5 koresponden menjawab “Genosida ‘65” sebagai Pasca peristiwa G30S. Genosida dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Jika dalam konteks ini merupakan pembantaian bangsa, oleh negara.
Ya, negara. Negara telah menghunuskan pedangnya, melukai bangsanya sendiri. Menurut Asvi Warman Adam dalam bukunya “Membongkar Manipulasi Sejarah”, kejahatan yang dilakukan oleh negara menjadi salah satu dari ketiga unsur dalam peristiwa pembunuhan massal 1965/1966. Keterlibatan militer dalam pembunuhan tersebut semakin memperparah kondisi saat itu.
Bayangkan saja, menurut keterangan Robert Cribb, pembunuhan awalnya dicontohkan oleh aparat militer di suatu tempat. Menurutnya, “Dalam banyak kasus, pembunuhan baru dimulai setelah kedatangan kesatuan elite militer di tempat kejadian yang memerintahkan tindak kekerasan atau memberi contoh.” Tentunya, semakin banyak orang meniru perilaku mereka, semakin banyak pula korban yang berlumuran darah dalam menghancurkan komunisme, menentang kebangkitan PKI. Dengan demikian, “sponsor pembantaian”, menurut Cribb tertutupi.
Meluruskan Sejarah tentang ‘Bohong-Bohong’
Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada masa orde baru termasuk pada golongan sejarah “high risk”, yang dalam konstruksinya tidak ada yang diperpolehkan menginterpretasikannya selain negara. Dengan kata lain, hanya narasi tunggal dari Orba yang bisa dikonsumsi oleh bangsanya sendiri. Bangsanya dilarang untuk memberikan kesaksian di luar konteks sejarah yang dipertontonkan.
Upaya serangan balik terhadap narasi sejarah yang telah mapan sebenarnya pernah dilakukan oleh BM Diah pada kurun waktu 18-20 September 1985 di Harian Merdeka. Ia melancarkan kritik terhadap penerbit buku Sejarah Nasional Indonesia yang menurutnya memuat fakta yang kurang komprehensif. Tulisan tersebut kemudian dibukukan dengan judul Meluruskan Sejarah pada tahun 1987. Usaha tersebut, akhirnya membuahkan represi bagi dirinya sendiri.
Walhasil, lengsernya pemerintahan orde baru memberikan angin segar bagi sebagian kalangan hingga munculnya istilah “sejarah kontroversial” pasca reformasi. Sejarah kontroversial hadir karena diyakini tidak adanya narasi yang benar-benar final dalam penulisan sejarah.
Begitu pula, awal reformasi adalah momen munculnya berbagai tulisan yang berhubungan dengan Peristiwa ’65 melalui perspektif korban. Kesaksian penyintas ’65 marak ditulis dan kemudian membentuk istilah “Sejarah Korban”. Tentunya, hal tersebut adalah demi ‘mengimbangi’ narasi sejarah yang telah didoktrin oleh pemerintah Orde Baru. Salah satu tokoh yang getol memperjuangkan pelurusan sejarah adalah Asvi Warman Adam dengan salah satu karyanya adalah “Menggugat Historiografi Indonesia (2005)”.
Dengan banyaknya literatur sejarah, mahasiswa seharusnya mampu untuk lebih jeli menjadi “konsumen negara” yang kritis. Permasalahannya adalah peran serta mahasiswa terlebih Eksekutif mahasiswa harus mampu memposisikan dirinya pada apa yang biasanya mereka nyanyikan dalam lagu buruh tani mereka; Terbentuknya tatanan Masyarakat, Indonesia baru tanpa orba. Tatanan bukan hanya tentang hierarkis-egaliter. Dalam konteks sejarah, tatanan dapat diartikan sebagai konstruksi sejarah. Dengan kata lain, mahasiswa harus tidak tunduk pada sejarah penguasa. Mahasiswa harus menolak sejarah penguasa. Itulah yang mungkin bisa diartikan sebagai tindakan #menolaklupa yang biasa mereka gaungkan ketika momen 30 September, bukan malah menghamba pada kebodohan.
Sayangnya, hasil jajak pendapat menunjukkan sebaliknya. Dari 35 koresponden mahasiswa UIN Malang, 29 koresponden mengaku belum pernah membaca literatur sejarah terkait peristiwa ’65. Mereka mengaku bahwa hanya mengandalkan buku sejarah yang ada di sekolah.
Selain dari literatur bacaan yang minim, 26 koresponden juga mengaku belum pernah menonton film-film yang berkaitan dengan peristiwa G30S selain film “Pengkhianatan G30S/PKI” versi Orba. Hal ini sangatlah mengecewakan. Gampangnya, setiap peristiwa sejarah yang mereka ejawantahkan dalam setiap pamflet berasal dari pemahaman sejarah yang minim. Dengan ini, lembaga eksekutif mahasiswa yang mempunyai tanggungjawab dalam memegang peran berpikir, merencanakan, dan memahami harus merespon dan sadar akan dosa-dosa tersebut. Jika tidak, hemat kami, mereka secara tidak langsung telah turut merawat propaganda pemerintah yang berseliweran di lingkungan civitas akademika UIN Malang. Alhasil, meminjam pernyataan Noam Chomsky; propaganda pemerintah, jika didukung oleh kelas berpendidikan dan tidak terjadi penyimpangan, maka pengaruhnya akan sangat besar. []
Sumber Bacaan:
Azinar Ahmad, Tsabit. 2016. Sejarah Kontroversial di Indonesia; Perspektif Pendidikan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
Caldwell, Malcolm & Ernst Utrecht. 1979. Sejarah Alternatif Indonesia. Saut Pasaribu. 2011. Djaman Baroe : Jakarta.
Chomsky, Noam. 2011. Politik Kuasa Media. Nurhady Simorok dan Cep Subhan KM. 2021. Jalan Baru Publisher: Yogyakarta, Indonesia.
Himawan, A. R., & Undiana, N. N. (2021). Pandangan Mahasiswa Terhadap Film Penghianatan G30S/PKI. Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies, 1(1), 35-48.
Pambudi, A. 2006. Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jendral. Media Pressindo: Yogyakarta.
Warman Adam, A. 2009. Membongkar Manipulasi Sejarah; Kontroversi Pelaku dan Peristiwa. Penerbit Buku Kompas: Jakarta.
Penulis: Wildan Firdausi
Ilustrasi: Rizaldy Pratama
g30s genosida indonesia PKI sejarah
Last modified: 08 Oktober 2022
