Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional selama ini digembar-gemborkan sebagai program unggulan kampus untuk memperluas pengalaman mahasiswa di kancah internasional. Namun, di tahun ini sejumlah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Malang mengaku tidak mendapat kegiatan yang jelas selama tiga minggu pelaksanaan KKN di Thailand, meski telah mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah. Mereka juga tidak memperoleh pencairan dana seperti tahun-tahun sebelumnya dengan alasan efisiensi anggaran.
Kasus ini terungkap melalui wawancara dengan dua peserta KKN angkatan 2022, AD dan SN, yang menceritakan pengalaman mereka mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke Indonesia pada KKN 2025. Keduanya mengungkapkan bahwa minimnya komunikasi dari pihak kampus, dan gagalnya manajemen program yang seharusnya membawa nama baik kampus.
“Kita awalnya tidak dapat kejelasan ketika sampai Thailand mau ditaruh di sekolah mana, ternyata kita hanya ditaruh di yayasan Wakaf Fondation bekas banjir,” ungkap AD.
Program KKN internasional ini awalnya direncanakan di Selangor, Malaysia. Namun, biaya mendadak naik dari Rp7 juta menjadi Rp8,5 juta. Maka dari itu, peserta program KKN lebih memilih di Thailand dengan biaya yang sama, yaitu Rp8,5 juta. Alasan mereka karena lebih sebanding dari uang yang dikeluarkan.
Setibanya di Thailand pada awal Januari, peserta justru tidak mendapatkan arahan maupun tempat pelaksanaan kegiatan yang jelas. Mereka hanya ditempatkan di sebuah yayasan bernama Wakaf Foundation tanpa adanya agenda kegiatan yang terstruktur.
“Sampai sana kita nggak tahu harus ngapain. Cuma ditaruh di yayasan, tanpa kegiatan KKN seperti yang dijanjikan. Tiga minggu di sana ya cuma diam aja,” ungkap AD dengan kecewa.
Baca Juga: Mahasiswa Baru Meminta Hak Transparansi Biaya saat PBAK UIN Malang 2025
Setelah sesi tanya jawab bersama wakil rektor I,II,III, dan IV mahasiswa baru langsung mengangkat kertas yang berisi berbagai macam keluhan. Di antaranya tertulis, “BADAN SAYA KECIL, TAPI UKT BESAR,” “KEJELASAN ALOKASI DANA MERUPAKAN WUJUD TANGGUNG JAWAB INSTITUSI,” “MAHAL ITU PALSU SEMUA TERGANTUNG REKTOR,” dan masih banyak lagi.
Situasi semakin runyam ketika diketahui bahwa lokasi sekolah yang seharusnya menjadi pusat kegiatan KKN terkena banjir besar sejak bulan Oktober-November, jauh sebelum keberangkatan yaitu pada tanggal 02 Januari 2025. Ironisnya, informasi ini tidak pernah disampaikan oleh pihak kampus maupun penyelenggara sebelum kegiatan dilaksanakan.
“Banjirnya sudah dari dua bulan sebelum keberangkatan, tapi kita nggak dikasih tahu. Kalau saja kita tahu, mungkin bisa cari solusi atau bahkan batal ikut,” tambah SN.
Masalah penempatan juga menjadi sorotan. Tahun sebelumnya, peserta KKN internasional ditempatkan di sekolah lengkap dengan asrama, sesuai standar pelaksanaan. Namun, kali ini mereka hanya berada di pusat yayasan tanpa adanya kegiatan yang jelas. Lebih buruk lagi, 30 peserta dari UIN Aceh yang datang lebih dulu mengambil semua slot sekolah, membuat peserta dari rombongan AD dan SN tidak mendapat tempat.
“Anak-anak Aceh sudah ditempatkan di sekolah-sekolah. Kita yang datang belakangan nggak kebagian, akhirnya kita hanya jalan-jalan aja sembari mengisi waktu kosong saja disana,” jelas SN.
Salah satu masalah yang paling menonjol adalah ketidakjelasan dalam pengelolaan dana. Peserta membayar biaya penuh untuk mengikuti program ini, namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ketika peserta masih mendapatkan cashback untuk tiket perjalanan pulang-pergi, tahun ini mekanisme tersebut dihapuskan sepihak dengan alasan “efisiensi anggaran”.
“Kalau tahun sebelumnya masih ada cashback, sekarang dihapus. Kita bayar penuh pakai uang sendiri, tapi nggak tahu uangnya dipakai untuk apa,” jelas AD.
Program ini ternyata dikelola oleh pihak travel, bukan sepenuhnya oleh kampus. Akibatnya, mahasiswa merasa seperti “pelanggan” yang ditinggalkan begitu saja tanpa pengawasan dan perlindungan yang memadai.
“Awalnya dijanjikan seperti itu. Uang transportasi ditanggung oleh pihak Kemenag.” terang Dini Ma’rufa Tsani, yang merupakan salah satu peserta OSKI 2019. Mahasiswa jurusan Kimia semester tujuh ini mengaku belum mendapat kejelasan dari pihak fakultas maupun dari pihak panitia mengenai waktu pencairan dana transportasi.
Sebelum pergantian pimpinan, Saiful Mustofa, kepala penanggung jawab program KKN internasional yang lama, menolak untuk diwawancarai dan tidak memberikan tanggapan resmi terkait masalah ini. Sementara itu, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mengatakan, “Saya hanya mengumpulkan data seperti biaya boarding dan rincian pembelian tiket. Semua saya serahkan ke bendahara. Untuk tahun ini juga sama, jangan membuang rincian dan total pengeluaran, siapa tahu nanti dibutuhkan seperti tahun sebelumnya,” ungkap Waluyo.
Waluyo juga menambahkan bahwa dari sebelum keberangkatan, memang ada pemberitahuan bantuan dana untuk tiket pesawat. Namun, kampus tidak menjanjikan hal tersebut.
“Awalnya sempat ada pembicaraan soal penggantian sebagian biaya, tetapi tidak ada janji yang jelas dari pihak kampus,” ungkap Waluyo
Hingga kini belum ada kejelasan ataupun realisasi dari pihak kampus terkait dana bantuan tersebut.
“Kami berharap pimpinan baru lebih transparan dan serius. Jangan sampai adik tingkat kami jadi korban lagi,” tegas SN.
Bagi beberapa peserta, pengalaman ini meninggalkan pengalaman kurang mengenakan. Mereka mengaku tidak ingin lagi mengikuti program internasional, bahkan menyarankan adik tingkat untuk berpikir dua kali sebelum mendaftar.
“Kita dapat pengalaman tentang budaya Thailand, tapi kalau ditanya mau ikut lagi, jawabannya jelas tidak. Nggak worth it sama sekali,” kata AD.
Sepulang ke Indonesia, para peserta KKN ini menutupi fakta sebenarnya saat melaporkan program kegiatan KKN ke pihak kampus (DPL dan ketua LP2M). Mereka merasa tidak ada gunanya memprotes, sementara pihak kampus justru mempublikasikan narasi bahwa program ini berjalan sukses.
Editor: Alviona Ninda Febriyanti
efisiensi anggaran KKN Internasional Thailand uinmalang
Last modified: 26 September 2025
