Konsolidasi Berjejaring PPMI Nasional Tak Sesuai Harapan

Konsolidasi yang dilakukan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional dalam berjejaring menuai kritik. Agenda yang menjadi salah satu rangkaian acara Dies Natalis PPMI ke-23 di Semarang tersebut bertujuan untuk menentukan langkah-langkah strategis dan taktis bagaimana PPMI melihat persoalan pers mahasiswa (persma) dan sekitarnya. Serta menentukan arah gerak yang akan dilakukan di kemudian hari.

Pasalnya, beberapa daerah di luar Jawa, seperti Maluku Utara, Padang, dan Ternate masih memiliki akses yang minim terhadap perhimpunan tersebut. Hal tersebut turut dirasakan oleh M. Idhar Bakri, salah satu anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Golongan Penulis Mahasiswa (Go Pena) Universitas Hairun Ternate. Idhar mengungkapkan, bahwa apa yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPMI Nasional, Abdus Somad dalam agenda konsolidasi bersama persma Indonesia (30/1) masih belum tepat. Saat itu, Somad memberikan pernyataan bahwa dengan adanya dewan kota di setiap daerah diharapkan dapat merangkul semua persma di Indonesia.

Namun, menurut Idhar, pada kenyataannya Ternate masih memiliki akses yang minim dalam memperoleh informasi seputar PPMI dari pengurus pusat di PPMI Nasional. “Kami dapat info ada kegiatan PPMI di Semarang itu dari Dewan Kota Makasar,” ungkapnya.

Hal serupa juga terjadi pada Unit Kegiatan Mahasiswa Penulis (UKMP) Gema Andalus Padang, Sumatra Utara. Menurut pengakuan Putri, salah satu anggota organisasi tersebut, keberadaan PPMI baru mereka ketahui setelah diadakannya Diklat Jurnalistik Tingkat Dasar (DJTD) pada 2015 lalu. Informasi tersebut mereka dapatkan dari salah seorang pemateri DJTD saat itu, yang tak lain merupakan salah satu anggota Aliansi Jurnalistik Independen (AJI)  Kota Padang.

Dalam struktur kepengurusan PPMI, posisi paling atas ditempati oleh PPMI Nasional yang diketuai oleh seorang sekjen nasional. Sekjen nasional membawahi seluruh dewan kota di seluruh wilayah Indonesia yang dipimpin oleh seorang sekjen kota.

Dalam Forum Divisi Jaringan Kerja (Jaker) PPMI Nasional (30/1) sempat dibahas mengenai mekanisme berjejaring di PPMI. Jaringan informasi yang diterapkan oleh PPMI menggunakan sistem buttom up atau dari bawah ke atas. Maksudnya, informasi yang diterima oleh dewan kota dilaporkan ke sekjen kota dan diteruskan ke Divisi Jaker Nasional. Informasi yang sudah sampai pada Divisi Jaker Nasional lantas dibawa ke sekjen nasional.

Terkait sistem jaringan informasi yang diterapkan oleh PPMI, Idhar berpendapat bahwa sistem tersebut tidak efektif. Menurutnya, bagaimana mungkin PPMI dapat berjejaring dan membentuk dewan kota di setiap daerah di seluruh Indonesia. Sementara  mereka tidak  full dalam mencari tahu informasi terkait keberadaan potensi persma di seluruh wilayah Indonesia.

Somad sendiri mengakui bahwa berjejaring sangatlah penting. Jika terdapat Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) yang bermasalah, PPMI Nasional akan membantu mengawal isu dan menyuarakan isu tersebut sehingga menjadi  isu bersama atau isu nasional. Namun, masih saja ada isu yang tidak terkawal oleh PPMI Nasional. Seperti kasus Fadlur Fikri, mahasiswa Jurusan Antropologi Universitas Hairun Ternate.

Pada tahun 2015, Fikri dipenjarakan selama satu minggu atas tuduhan pencemaran nama baik kepolisian Ternate. Fikri merekam aksi tawar-menawar perihal bukti pelanggaran (tilang) kendaraan bermotor, antara salah seorang polisi dengan pihak yang melanggar aturan lalu lintas. Lantaran kesal melihat aksi tersebut, Fikri lantas mengunggah video tersebut ke internet.

Menanggapi perihal pengawalan isu Fikri, Somad menjelaskan bahwa kasus tersebut terjadi bersamaan dengan momentum usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) tahun 2015. PPMI Nasional masih belum sempat melakukan konsolidasi secara masif, baik di setiap kota maupun tingkat nasional sendiri. “Tidak banyak yang tahu kasus Fadlur Fikri di tingkat kota,” ungkap Somad.

Menurut Idhar, berjejaring antarpersma sangatlah penting. Hal tersebut lantaran tingkat idealisme media kampus masih sangat tinggi, tidak diintervensi oleh pejabat-pejabat ataupun politisi-politisi lainnya. Ia berharap persma dapat menjadi wadah untuk pengawalan terhadap kasus-kasus sosial yang terjadi. Bukan hanya pada tataran mahasiswa saja, melainkan juga pada kalangan masyarakat. “Karena media-media lokal idealismenya sudah komersial,” tambahnya. [Reni Dwi Anggraini]

Editor : Luluk Khusnia

Last modified: 07 Mei 2016